BPN Nilai Pernyataan Wiranto Ngawur

0
Kader Hanura Tuding Wiranto

PolitikToday – Pernyataan MenkoPolhukkam Wiranto yang menyebutkan bahwa penyebar hoax bisa dijerat dengan UU Terorisme ditentang balik oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara. Menurutnya, pernyataan Wiranto terkait penyebaran hoaks atau berita bohong bisa ditindak menggunakan Undang-Undang Terorisme adalah pernyataan ngawur.

“Statemen Menkopolkam Wiranto benar-benar tidak nyambung dan ngawur,” kata Suhendara.

Ia juga mempertanyakan alasan Wiranto dan letak suasana teror yang berupa ancaman dan rasa takut atas berita-berita hoaks yang muncul belakangan ini. Suhendra mempertanyakan demikian berdasarkan definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme.

Sebagaimana diketahui, dalam UU itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

“Objek vital apa yang rusak dan hancur akibat berita hoaks, dimana letak tindakan kekerasan atau ancaman kekerasannya atas berita-berita hoaks tersebut,” kata dia.

BPN, tambahnya telah menginventarisasi bahwa selama ini justru capres dan cawapres unggulannya yang sering menjadi sasaran hoaks. Hanya saja kata dia pihaknya tak mau bersikap reaktif seperti yang sering dilakukan kubu lawannya.

“Toh kami merasa, Prabowo-Sandi sering menjadi korban dan obyek hoaks. Kan kami tidak langsung reaktif menyebut pembuat hoaks bisa dikenakan pasal dalam UU Terorisme atau dengan kata lain masa pembuat hoaks adalah teroris,” katanya.

Lebih lanjut Suhendra juga mengingatkan pemerintah agar menyikapi hal-hal seperti ini dengan bijak. Dia juga menyarankan agar penyelesaian hoaks ini bisa diselesaikan sesuai koridor hukumnya, yakni misalnya UU tentang ITE atau tindak pidana/perdata umum saja.

Baca juga  DPR Tak Sepakat Wacana Wiranto Jerat Penyebar Hoax dengan UU Terorisme

“Terlalu lebay jika UU Terorisme diterapkan pada oknum2 yg diduga pembuat berita hoaks,” kata dia.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here