Bu Sri Dikritik, Bu Sri Tidak Suka

0
Bu Sri Dikritik, Bu Sri Tidak Suka

Pada hari Minggu (11/3/2018) lalu, saat menjadi pembicara di Diskusi Nasional #8 Indonesia Maju yang berlangsung di Sportarium Universitas Muhammadyah Jogjakarta, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani menyebutkan bahwa selama ini, angka utang luar negeri Indonesia sering dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk memprovokasi masyarakat. Saya tertarik dengan pernyataan Menteri Sri ini, biasanya Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri yang kritis dan sangat teknikal soal keuangan, lalu tiba tiba menjadi menjadi (seperti) alergi kritik.

Sejatinya kritik merupakan bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan dan pemerintah. Kritik dan masukan masyarakat terkait meningkatnya rasio utang luar negeri pemerintah semestinya difahami sebagai sikap kritis masyarakat atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, rasanya tidaklah baik jika Menkeu menyebutkan bahwa kritik yang berkembang terkait utang pemerintah adalah sebentuk provokasi untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Sekarang mari kita lihat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi – JK selama tiga tahun menjabat. Harus diakui bahwa pada masa ini, perekonomian kita memang hanya bisa tumbuh di angka lima persen. Hal ini, jelas masih jauh dari target dan rencana pemerintah yang ingin angka pertumbuhan ekonomi berada di angka enam atau tujuh persen.

Baca juga  Tersandung Umur Status Pegawai Tidak Tetap, P3K Solusi?

Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi itu juga ditingkahi dengan pertumbuhan utangnya mencapai tiga belas hingga empat belas persen per tahun pada saat bersamaan.

Jadi, jika mengacu pada angka tersebut, rasanya penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi terlalu agresif dalam berutang, rasanya itu wajar wajar saja.

Pertumbuhan nilai utang luar negeri ini juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika kita lihat angka selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, hingga akhir Januari 2018 kemarin, jumlah total utang kita sudah mencapai angka Rp. 4.772, 24 T.

Menteri Sri tentu terganggu dengan adanya pernyataan pernyataan terkait utang itu, namun tentu juga harus menyadari bahwa ini merupakan kritik dari masyarakat kepada pemerintah dan bukan sebagai provokasi untuk menjelek jelekkan pemerintah.

Apalagi di tahun politik ini, isu isu perekonomian dan politk menjadi isu sentral yang paling banyak dibincangkan masyarakat.

Menkeu bisa saja berdalih dan berlindung dibalik data statistik yang menyebutkan bahwa rasio utang kita terhadap PDB masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen.

Baca juga  Sama Visi, Trah Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi

Tentu perbandingan ini tidak fair dan seimbang jika dibaca dari sudut kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

Dibanding negara ASEAN, memang rasio utang Indonesia masih dibawah Thailand, namun penerimaan pajak mereka juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Hal ini membuat kemampuan bayar mereka terhadap utang menjadi lebih tinggi dari kita.

Menteri Keuangan tentunya tidak menyikapi kritik dengan cara yang membalikkan tuduhan bahwa kritik adalah bentuk provokasi terhadap pemerintah. Mungkin Bu Menkeu perlu lebih arif menyikapi dan bisa menerima kenyataan bahwa ia tengah dihadapkan pada tugas berat mengendalikan keuangan negara.

Tidak ada yang ditakut takuti dengan menggunakan isu utang. Jadi Bu Sri, tidak perlu pula menyikapi kritik dengan menyatakan ketidaksukaan di depan publik. Salam

Oleh – Burhanuddin Khusairi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here