‘Buku Merah Tito’ dan Ketakutan KPK Hadapi Parpol Penguasa

0
9613
‘Buku Merah Tito’ dan Ketakutan KPK Hadapi Parpol Penguasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendapat ujian berat. Serupa dengan yang dialami para komisioner terdahulu, kini garis nasib membawa pimpinan lembaga anti-rasuah itu harus kembali berhadap-hadapan dengan instansi kepolisian. Akankah terulang pertentangan epik antar kedua lembaga ini? Atau jangan-jangan si cicak sudah tak lagi punya nyali untuk menantang sang buaya yang berupaya menutupi aib diri?

Tak bisa dipungkiri, mayoritas publik sudah sangsi dengan keberanian lembaga superbody ini. Jangankan punya nyali untuk memeriksa dugaan korupsi Kepala Polri, Tito Karnavian, untuk mengusut skandal bancakan uang rakyat yang melibatkan kader-kader partai politik penguasa, PDI Perjuangan, saja, mereka gentar. Tak berlebihan jika dikatakan KPK saat ini sudah tak lagi bertaji.

Baru-baru ini publik dikagetkan oleh hasil investigasi yang dirilis Indonesialeaks. Produk jurnalistik itu memuat dugaan adanya perusakan barang bukti dalam kasus suap mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dari pengusaha Basuki Hariman, berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR. Terduga pelakunya tidak tanggung-tanggung, yakni dua orang penyidik KPK dari unsur kepolisian, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun.

Pada Oktober 2017 silam, pengawas internal KPK telah menyatakan Roland dan Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Keduanya disebut merobek 15 lembar halaman buku bank yang mencatat transaksi perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Mereka juga diduga mengubah berita acara pemeriksaan terhadap staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono.

Dokumen pemeriksaan tersebut mengungkap keterangan Kumala tentang catatan pengeluaran uang Basuki yang ditengarai salah satunya buat para petinggi polisi, termasuk Kapolri Tito Karnavian. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Anehnya, begitu KPK menyidik dugaan perusakan alat bukti itu, Polri segera menarik dua penyidik tersebut, dengan alasan masa perbantuan penyidik polisi di KPK atas nama Roland dan Harun hampir selesai. Kasusnya pun redup.

Belakangan, kedua orang ini justru mendapatkan karier cemerlang di Kepolisian. Roland diberi promosi jabatan sebagai kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP, sedangkan Harun lulus dari Sespimen dan kini menjabat kasubdit II Fiskal, Moneter, dan Devisa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sulit untuk membayangkan jika tidak ada skenario untuk menutupi skandal korupsi dari semua rentetan peristiwa ini. Sayangnya, KPK malah bersikap pasrah. Dalih mereka kasus tersebut tidak bisa diusut, lantaran kedua terduga perusak alat bukti sudah bukan pegawai KPK lagi. Mereka seperti takut berurusan lagi dengan polisi. Apa karena Korps Bhayangkara itu kini sedang mesra dengan penguasa, sehingga nyali KPK ciut duluan sebelum berhadapan?

Sikap yang sama pernah ditunjukkan KPK saat mengusut megakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Sejumlah kader penguasa yang diduga terlibat, tak satupun yang berani mereka sentuh. Seperti Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Arif Wibowo, Pramono Anung, hingga Puan Maharani. Dua nama terakhir bahkan tak pernah dipanggil penyidik, meski nama mereka berulang kali disebut oleh tersangka dan saksi di persidangan, sebagai salah satu pihak yang menerima uang suap miliaran rupiah.

Entah kenapa, lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini, kini begitu takut ketika berhadapan dengan pihak penguasa. Mereka selalu bersikap tebang pilih terhadap koruptor. Lihat saja di kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi, KPK seperti tak bernyali menangkap terduga pelaku korupsi. Bukti-bukti sudah ada, tetapi karena orang-orang itu dekat dengan penguasa, KPK memilih untuk memejamkan mata.

KPK sudah lama ditinggalkan oleh penguasa, yang memang tidak pernah berpihak kepada pemberantasan korupsi. Namun sekarang, lembaga ini juga mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Mereka menilai KPK sudah “kotor”, sehingga yel-yel “Save KPK” yang dulu kerap bergema, kini nyaris tak terdengar lagi.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here