Bulan Anti Korupsi, PDI Menepuk Air di Dulang

0
Bulan Anti Korupsi, PDI Menepuk Air di Dulang

Bulan Desember merupakan bulan anti korupsi. Hari Anti Korupsi Dunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Alasan dipilihnya tanggal dan bulan tersebut karena 9 Desember Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui untuk melaksanakan sebuah Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) di Meksiko.

Korupsi merupakan tindakan pejabat publik serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan kepercayaan publik. Dalam pandangan hukum, korupsi merupakan unsur-unsur yang memenuhi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya korupsi, antara lain adanya proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar dan kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media.

Di Indonesia pemberantasan korupsi menjadi agenda khusus bagi setiap pemerintahan pasca reformasi. Perbaikan pelayanan instansi pemerintahan dilakukan untuk mengurangi praktek-praktek korup. Selain itu lembaga anti rasuah bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibuat untuk menangani secara khusus perkara-perkara korupsi pejabat publik.

Namun perilaku-perilaku korup pejabat publik tidak hilang begitu saja. Terhitung sejak KPK yang berdiri di era Megawati, PDIP malah menjadi partai ‘terkorup’ hingga hari ini. Bahkan di era kepemimpinan petugas partai PDIP saat ini, partai berlambang moncong putih ini masih tetap menjadi jawara korupsi. Terhitung sejak 2014 hingga saat ini, 19 kepala daerah yang diciduk KPK 15 diantaranya adalah kepala daerah yang berasal dari PDIP.

Baca juga  Mangkir Lagi di Sidang, KPK Akan Jemput Paksa Wakil Ketua DPR dari PDIP

Jika ditotalkan dengan kader PDIP lainnya yang diduga terlibat dan tersangkut kasus korupsi sepanjang 2014 hingga 2018 angkanya sangat fantastis. Berdasarkan penelusuran dari media mainstream yang ada, setidaknya ada sekitar 30-an lebih kader dan elite PDIP yang disebut-sebut namanya dalam dugaan kasus korupsi.

Dari jajaran kepala daerah dari PDIP yang tersangkut kasus dugaan korupsi ada nama Ojang Sohandi (Bupati Subang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Sri Hartini (Bupati Klaten), Probo Yulastro (Mantan Bupati Cilacap), Ikmal Jaya (Mantan Wali Kota Tegal), Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus), Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu), Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto), Marianus Sae (Bupati Ngada), dan Moch Anton (Wali Kota Malang).

Selanjutnya ada nama Tasdi (Bupati Purbalingga), Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar), Syahri Mulyo (Bupati Tulungangung), Agus Feisal Hidayat (Bupati Buton Selatan) dan Abubakar (Bupati Bandung Barat).

Dari jajaran kader PDIP lainnya adalah Mantan Anggota DPRD/ Ketua DPC PDIP Kuansing, Riau, Arlimus serta korupsi masal kader PDIP di DPRD Kota Malang. Setidaknya hingga hari ini ada 9 nama yang sudah di tangan KPK yang diduga terlibat korupsi DPRD Kota Malang. Diantaranya adalah M Arif Wicaksono, Abdul Hakim, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Hadi Susanto, Diana Yanti, Erni Farida, Suprapto, dan Tri Yudiani.

Baca juga  Tak Berani Beda Pilihan, DPW PAN Kalsel Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Selanjutnya, nama-nama besar elite PDIP juga beberapa kali disebut-sebut dalam fakta persidangan yang digelar pengadilan tipikor. Diantaranya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (KTP Elektronik), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (KTP Elektronik), Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (KTP Elektronik), Menteri PMK Puan Maharani (KTP Elektronik), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (KTP Elektronik), Angota DPR Arif Wibobo (KTP Elektronik), Eva Sundari (Bakamla), dan Anton Charliyan (Bakamla).

Tidak hanya sampai disitu, PDIP juga diduga tersangkut dalam praktek korupsi korporasi. Hal tersebut berkenaan dengan adanya dugaan aliran uang ‘haram’ tersebut ke tubuh organisasi. Namun pembuktian dugaan korupsi korporasi PDIP masih menunggu proses lebih lanjut yang tengah dilakukan oleh KPK.

Jika mengusik pernyataan politisi PDIP Ahmad Basarah yang mengatakan Soeharto adalah guru korupsi, maka sebenarnya itu adalah drama turgi untuk mencuci tangan menjelang bulan anti korupsi. Drama turgi yang ditunjukkan tersebut dalam pepatah melayu ‘ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri’.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here