Cakar-Cakaran di Koalisi Petahana

0
Cakar-Cakaran di Koalisi Petahana

Pemilu 2019 menyisakan waktu hanya bilangan minggu saja. Semua energi dan strategi dikerahkan untuk dapat memenangkan kompetisi demokrasi lima tahunan. Baik untuk memenangkan pasangan calon yang berlaga di Pilpres maupun memenangkan partai di Pileg 2019.

Namun di kubu petahana energi dan strategi terbelah akibat ‘cakar-cakaran’ yang terjadi dalam koalisi. Masing-masing partai sibuk mencitrakan diri yang paling baik, bersih, bahkan paling suci. Hal ini tentunya bisa berdampak negatif terhadap harmonisasi partai koalisi untuk mengantarkan petahana ke tahta juara.

Baru-baru ini, partai seumur jagung seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerang secara terbuka partai nasionalis di kubu petahana yang dianggap tidak konsisten dalam perjuangannya. PSI menganggap, maraknya Perda Syariah adalah sebagai bukti bahwa partai-partai yang mengaku nasionalis membiarkan Indonesia menjadi negara yang intoleran. Terang-terangan Grace Natalie selaku Ketua Umum PSI mengatakan itulah bedanya PSI dengan partai yang lainnya.

Pernyataan mantan presenter itu ternyata menyinggung partai koalisi petahana. PDIP sebagai pemilik daulat atas Jokowi meradang. Dengan gamblang PDIP menyebut bahwa PSI selama ini tidak pernah mereka anggap ada. PSI di kubu petahana hanya dianggap tak lebih sebatas ‘cheerleader’ semata. Partai berlambang banteng moncong putih ini menganggap PSI hanya sebatas mencari sensasi untuk bisa bertahan dalam persyaratan ambang batas parlemen yang sudah ditetapkan.

Secara partisipan, PDIP dan PSI cenderung beririsan. Basis pendukung PSI rata-rata anak muda yang mendukung Jokowi atau Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Inilah setidaknya alasan PSI mengguncang partai besar semacam PDIP.

Tidak sampai disitu, partai besar seperti Golkar yang berada dalam gerbong petahana juga mengambil sikap siap bertempur dengan partai Nasdem. Golkar dengan terang mengungkap bahwa Nasdem mempunyai niat jahat kepada partai berlambang beringin ini. Sikap yang ditunjukkan Golkar ini tentunya akan mengakibatkan kebekuan komunikasi dalam koalisi karena telah mengambil jarak dengan partai tertentu.

Baca juga  Beredar Spanduk Khilafah, Eks Jubir HTI: Itu Fitnah

Kalau PPP, tanpa harus cakar-cakaran dengan partai petahana lainnya, ia sudah lebih dulu tersungkur karena ulah petinggi partainya yang tertangkap tangan main uang receh. Dengan demikian, PPP dengan sendirinya bisa saja ditinggal koalisi karena memberi efek negatif bagi petahana. Namun dari kasus yang menjerat petinggi PPP, yang paling menarik untuk disibak adalah pernyataan Ketum PPP yang mengaku dijebak. Apakah jebakan itu berasal dari internal koalisi atau eksternal?

Terlepas dari cakar-cakaran di kubu petahana, hal berharga dari pemilu kali ini adalah konsekuensi syarat ambang batas yang membuat kompetisi demokrasi menjadi tidak sehat. Syarat ambang batas yang akhirnya hanya menawarkan dua opsi pilihan calon presiden membuat partai-partai mencari cara lain lain untuk dapat meraih efek elektoral. Hal ini membuat partai politik kehilangan ideologi dan lebih sibuk menyerang pihak lain untuk bisa mendapatkan dukungan dari rakyat.

Secara demokrasi ini tentunya sebuah kemunduran. Partai politik yang harus sebagai lembaga edukasi politik masyarakat dengan ideologinya justru malah menjadi perusak demokrasi dengan cara adu dombanya. Sudah sepatutnya hal ini menjadi evaluasi kita bersama. Terlepas petahana kembali berkuasa dengan kenyataan cakar-cakaran dalam koalisi, atau penantang yang mampu mengambil alih tampuk kekuasaan, perlu ada kajian ulang terhadap sistem kepemiliuan kita kedepannya.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here