Catat, 4 Menteri Jokowi yang Dipanggil Bawaslu Karena Dugaan Pelanggaran Kampanye

0
Catat, 4 Menteri Jokowi yang Dipanggil Bawaslu Karena Dugaan Pelanggaran Kampanye

PolitikToday – Sejumlah laporan masuk ke Bawaslu baik di pusat maupun di daerah terkait netralitas pejabat negara dalam Pilpres 2019. Selain beberapa kepala daerah, 4 menteri Jokowi juga berurusan dengan Bawaslu.

Para menteri ini dituding mengkampanyekan Jokowi sebagai kapasitasnya sebagai menteri, namun tidak mengajukan cuti sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. 4 menteri yang pernah berurusan dengan Bawaslu yakni Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Infomatika Rudiantara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bawaslu RI memanggil Luhut pada Jumat 2 November 2018. Luhut dipanggil dugaan pelanggaran kampanye gara-gara pose satu jari dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali.

Dalam penutupan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut kedapatan Luhut mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde, dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk mengacungkan salam satu jari. Namun, Bawaslu memutuskan Luhut tak melanggar kampanye.

Bersamaan dengan Luhut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ikut diperiksa oleh Bawalu. Dalam acara yang sama, Sri Mulyani kedapatan menjelaskan kepada Lagarde, ‘Two is for Prabowo, One is Jokowi’.

Bawaslu mencecar Luhut dan Sri Mulyani dengan 28 pertanyaan. Namun sama seperti Luhut, Sri Mulyani juga dianggap tidak melanggar aturan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Selanjutnya, Bawaslu juga memanggil Menkominfo Rudiantara terkait pernyataan ‘yang bayar gaji Ibu siapa?’ kepada salah seorang pegawai Kominfo. Pernyataan Rudiantara tersebut dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Rudiantara yang dicecar dengan 30 pertanyaan, akhirnya diputus Bawaslu untuk tidak melanjutkan laporan ACTA tersebut. Bawaslu menegaskan pernyataan Rudiantara tidak mengandung unsur kampanye dan pelanggaran pemilu.

Terakhir, menteri Jokowi yang juga harus berurusan dengan Bawaslu adalah Menteri Desa Eko Putro Sandjojo. Diduga Eko yang juga merupakan caleg dari PKB untuk Dapil Bengkulu, menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan kampanye. Kasus Eko sampai saat ini masih bergulir di Bawaslu.

Baca juga  Rakyat Papua: Jangan Ajarkan Kami Demokrasi yang Salah...

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here