Dari “Golkar Bersih” ke Partai Terkorup

0
71612
Dari “Golkar Bersih” ke Partai Terkorup

Puyeng kepala kita membaca iktikad Partai Golkar dalam pemberantasan korupsi. Katanya pemberantasan korupsi jadi tagline utama Partai Beringin. Katanya pemberantasan korupsi merasuki visi Golkar menghadapi tantangan ke depan. Sampai-sampai muncul program “Golkar Bersih” pada Mukernas Golkar pada tahun 2017. Nyatanya politikus Partai Golkar terus berguguran di jalan korupsi.

Komandan awal program “Golkar Bersih”, Setya Novanto malah tercebur di lumpur korupsi. Mantan Ketum Partai Golkar plus Ketua DPR itu dianggap merugikan negara sebesar 7,3 juta dolar AS. Jumlah ini setara Rp 109,5 milyar.

Pada era kepemimpinan Setya Novanto, Ketua AMPG Fahd El Fouz diciduk KPK terkait dugaan korupsi Alquran. Fahd menyusul mantan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar yang sudah lebih dulu jadi pesakitan.

Waktu kepemimpinan Aburizal Bakrie, ada tiga kasus politikus korup Partai Golkar yang paling heboh. Pertama, Rusli Zainal mantan gubernur Riau tersangkut korupsi perubahan Perda 6/2010 tentang Penambahan Anggaran Pembangunan Venue untuk PON ke-18 di Pekanbaru. Parahnya, kader Golkar penerus Rusli Zainal juga diciduk KPK. Annas Maamun, Gubernur Riau periode 2014-2019, terlibat kasus suap alih fungsi lahan di Riau. Ketiga, kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah mantan Gubernur Banten.

Baca juga  Waras di Pemilu 2019

Era kepemimpinan Airlangga Hartarto, Partai Golkar terus megap-megap dalam pusaran dugaan korupsi kader-kadernya. Ada Fayakhun yang diduga terlibat kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut.

Tetapi ledakan besar terjadi saat Eni Maulani Saragih tersangkut korupsi pembangunan PLTU Riau 1. “Nyanyian” Eni menjerat Idrus Marham, mantan sekjen Partai Golkar, yang saat itu menjabat Menteri Sosial kabinet Jokowi. Lalu terungkaplah dugaan aliran dana korupsi dalam munaslub Partai Golkar. Meskipun Airlangga membantah, ujung-ujungnya Partai Golkar menyerahkan uang Rp 700 juta kepada KPK.

Memang sulit mencari penyebab tunggal mengapa kader Partai Golkar yang mengusung “Golkar Bersih” malah terlibat korupsi. Bisa sebab internal partai butuh asupan dana atau pola pendanaan yang buruk. Bisa pula karena keserakahan pribadi. Mungkin upaya balik modal politik atau untuk dana tambahan maju ke kontestasi berikutnya. Apapun alasannya kasus-kasus ini menggambarkan bahwa Partai Golkar belum lepas-lepas amat dari karakter koruptif khas orde baru.

Wajar bila kemudian survey Cyrus Network mendapuk Partai Golkar sebagai parpol terkorup berbasiskan persepsi masyarakat. Ke depannya persepsi ini akan menghambat laju Parpol Golkar di Pileg 2019.

Baca juga  Melalui Pesan WA, Idrus Perintahkan Eni Minta Uang Suap Biayai Pleno Golkar

Terlepas dari alasannya, pengembalian uang Rp 700 juta kepada KPK telah membuka isu baru atas kasus suap PLTU Riau 1. Terbit dugaan bahwa kasus korupsi itu bukan cuma melibatkan politisi Partai Golkar tetapi juga parpolnya, lembaganya. Jika KPK bisa mengonfirmasi kebenaran ini tak ampun Partai Golkar bisa dibubarkan.

Pasalnya, KPK punya landasan hukum untuk menetapkan parpol jadi tersangka. Parpol sama seperti korporasi dalam pengertian UU Tipikor. Parpol adalah subjek hukum. Dalam Pasal 20 UU Tipikor, ditegaskan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Tetapi lagi-lagi harapan publik kembali ke hulu. Seberapa serius dan berani KPK mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1? Dan jika terbukti benar, beranikah KPK menindak partai “senior” pengusung Presiden ke-7 Joko Widodo ini?

Oleh: Arif Rahman Hakim, pemerhati politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here