Demi Menang Pilpres, Jokowi Korbankan Netralitas TNI dan Polri?

0
6976
Demi Menang Pilpres, Jokowi Korbankan Netralitas TNI dan Polri?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) panik. Pikiran ini yang melintas di benak saya saat mengetahui Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk menjelaskan soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Ya, yang namanya orang panik segala barang di sekitarnya pasti dimanfaatkan untuk memutus kepanikan itu. Bahkan sekalipun barang itu tidak pantas atau tidak boleh digunakan.

Permintaan Jokowi semakin memperkukuh betapa rusaknya demokrasi di era pemerintahannya. Menjadikan TNI dan Polri sebagai corong pemerintah sejatinya adalah strategi basi yang diterapkan oleh Orde Baru. Sejak orde reformasi berembus, mulai dari B.J Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY tidak ada seorang presiden pun yang mengajukan permintaan ini kepada TNI dan Polri.

Para presiden yang namanya saya tulis di atas pasti paham. TNI itu urusannya pertahanan negara, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pemerintah. Gerak langkah TNI dan Polri tidak boleh keluar dari dua ranah tersebut.

Saya pikir tidak perlu menjadi seorang professor untuk bisa membedakan ranah tersebut dengan pemintaan Jokowi soal sosialisasi kinerja pemerintah. Karena kedua jelas-jelas bertolak belakang.

Karena itu saya menduga, sadar atau tidak sadar, Jokowi hendak kembali menarik TNI dan polri dalam politik praktis. Apa yang dilakukan Jokowi sama halnya dengan menghancurkan reformasi TNI dan Polri yang dengan kerja keras telah dibangun.

Baca juga  SBY Belum Turun, Gerindra: Jadwal Pilpres Masih Lama kok!

Padahal UU TNI Nomor 34/2004 Pasal 39 Ayat 2 sudah nyata-nyata menyebutkan bahwa ‘Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis’. Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menegaskan bahwa ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Landasannya sudah begitu jelas dan tegas.

Jika kemudian Jokowi berkilah, bahwa apa yang dilakukannya adalah satu hal wajar, bukan politik praktis. Makin ngawur lagilah jadinya. Sebab status Jokowi saat ini bukan hanya presiden Indonesia, Jokowi adalah bakal capres yang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai capres untuk Pilpres 2019.

Dalam kondisi ini, semestinya Jokowi semakin menegaskan jaminan netralitas TNI dan Polri di tahun Pemilu. Bukan malah menarik-narik TNI dan Polri ke politik praktis. Secara tidak langsung ini sama halnya dengan meminta TNI dan Polri menyampaikan kinerjanya ke masyarakat akar rumput.

Dan niatan ini sangat mungkin terlaksana. Pasalnya, TNI dan Polri punya kaki-kaki hingga tingkat kecamatan bahkan desa.

Baca juga  Korupsi, Survei, dan PDIP di Jawa Tengah

Saya pikir Jokowi harus belajar dari pendahulunya, SBY. Sepanjang sepuluh tahun memimpin Indonesia, secara konsisten dan konsekuen SBY reformasi TNI dan Polri. Instruksi SBY tegas, TNI dan Polri tidak boleh ikut-ikutan dalam politik kekuasaan.

Tidak pernah kita dengar SBY meminta TNI dan Polri mensosialisasikan kinerja pemerintahannya. Dalam setiap agenda TNI dan Polri, SBY hanya menekankan agar TNI dan Polri terus berbenah dan terus berperan sebagai alat negara yang mengurusi pertahanan, keamanan dan ketertiban. Lain daripada itu tidak!

Pada titik ini saya melihat Jokowi telah melangkar etika politik, bahkan mungkin UU TNI dan UU Polri. Saya pikir DPR mesti bersuara keras menyikapi permintaan Jokowi ini.

Jangan sampai Pilpres menjadi pertarungan yang tak kenal etika politik bahkan menabrak peraturan perundang-undangan. Ingat, tak ada kekuasaan yang dipertahankan mati-matian, apalagi sampai mengorbankan kemashalatan bangsa dan negara.

Oleh: Andika Budianto, pengamat sosial politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here