Demokrasi dan Politik Kolonial Belanda ala Jokowi

0
1589
Demokrasi dan Politik Kolonial Belanda ala Jokowi

Baru-baru ini beredar pemberitaan tentang pertemuan Jokowi dengan beberapa advokat di istana negara. Beberapa orang advokat tersebut mengatasnamakan Tim Pembela Jokowi (TPJ). Melalui juru bicaranya, Dedy Mawardi berkomitmen akan membentuk TPJ di seluruh daerah. Terbaru, TPJ telah dibentuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

TPJ kedepan diproyeksikan akan bekerja melakukan advokasi dan pembelaan hukum serta melakukan tindakan hukum baik kepada individu maupun kepada kelompok masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindakan pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian dan hoaks kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Dibentuknya TPJ ini menimbulkan enigma dalam situasi demokrasi dan politik menjelang Pilpres 2019. Enigma sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti teka-teki, tidak jelas, misterius. Apakah Jokowi akan melakukan pembungkaman demokrasi dan politik tangan besi untuk memenangkan Pilpres 2019? Keberadaan TPJ menjadi tanda tanya besar.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung larangan menghina pemerintah. Diantaranya KUHP pasal 134, 136 bis, 135, 154, dan 155. MK meyatakan pasal-pasal tersebut inkostitusional lewat putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan MK No. 6/PUU-V/2007. MK beralasan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pikiran ddengan lisan, tulisan dan berekspersi warga negara.

Baca juga  NasDem Gabung ke Demokrat-Gerindra-PKS Usulkan Hak Angket Komjen Iriawan

Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden, pasal penghinaan Kepala Negara itu kembali dicoba dihidupkan kembali. Tepatnya pada tahun 2015, pemerintah mencoba menghidupkan kembali pasal-pasal tersebut dengan mengajukannya kepada DPR. Terbaru TPJ dibentuk untuk mengadvokasi penguasa.

Pasal penghinaan kepada Kepala Pemerintahan sejatinya merupakan warisan Kolonial Belanda. Ruth T. McVey, dalam Kemunculan Komunisme di Indonesia (2010), mencatat, WvS pasal 155 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebarkan, “Tulisan atau gambar yang membangkitkan atau mendorong perasaan, benci, atau jijik terhadap Pemerintah Belanda maupun Hindia Belanda.” Sementara itu, WvS pasal 156 menyebutkan larangan untuk, “Dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan marah, benci, atau jijik terhadap kelompok penduduk Hindia Belanda.” (hlm. 495).

Artinya, semangat yang dimunculkan pemerintah Jokowi hari ini tidak lebih merupakan semangat pembungkaman pribumi seperti yang dilakukan Kolonial Belanda. Bedanya hanya dalam otoritas yang sedang berkuasa. Jika WvS (KUHPnya zaman Belanda) melindungi pemerintah Belanda dan Hindia Belanda sedangkan KUHP melindungi pemerintah Indonesia.

Sementara itu, makalah yang disusun John H. McGlynn dengan judul “Silenced Voices, Muted Expressions: Indonesian Literature Today” mencatat pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggunakan pasal-pasal tersebut untuk membungkam aktivis dan politisasi untuk membungkam suara pribumi.

Baca juga  Sindir Spanduk “Tol Milik Jokowi’, Jangan Lewat Tol Era Soeharto dan SBY ya!

Selain itu, pasal-pasal tersebut juga digunakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk kepentingan politik yang lebih luas. Tidak hanya untuk membenarkan pengawasan terhadap kegiatan politik, tetapi juga untuk memantau dan mengendalikan intelektual di wilayah jajahan mereka.

Human Rights Watch (HRW) dalam laporan berjudul A Return to The New Order? (2003). HRW menyebutkan Habibie dan Gus Dur mengambil pendekatan laissez-faire terhadap kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul. Peningkatan penggunaan pasal penghinaan Kepala Negara juga meningkat lagi sejak kuasa presiden Indonesia dipegang Megawati, dan akhirnya dimatikan oleh MK pada tahun 2006.

Akankah Jokowi represif terhadap pengkritiknya? Sejarah mencatat tidak ada pemimpin yang bertahan dengan tindakan yang represif. TPJ merupakan enigma (teka-teki) yang menunggu waktu untuk dipecahkan.

Domingos Wamena, pegiat HAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here