Demokrat Konsisten Tolak Pansus Hak Angket KPK

0
16
Partai Demokrat

PolitikToday – Dua dari sepuluh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat *DPR RI) yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tidak bersikap atas laporan kinerja Panitia Khusus Hak Angket KPK yang hari ini dibacakan di sidang paripurna DPR Senaya Jakarta.

Dijelaskan Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Fraksinya tetap menghormati kerja Pansus Angket DPR terhadap KPK selama beberapa bulan ini, namun terkait hasil kinerja pansus yang mengundang pro dan kontra di masyarakat tersebut, partainya, sebut Didik tidak bertanggung jawab atas laporan Pansus Angket tersebut.

“Sejak awal kami berpendapat tak setuju dan tak kirim wakil kami, dengan kerendahan hati tanpa kurangi rasa hormat, F-Partai Demokrat tak ikut jadi bagian untuk ambil tanggung jawab,” kata Didik.

Senada dengan Didik, Jazuli Juwaini, Juru Bicara Fraksi PKS menegaskan partainya konsisten untuk menolak keberaan pansus.

Baca juga  Mengarang Kesimpulan Sesat; Firman Wijaya, Advokat atau Politikus?

“Demi menjaga konsistensi dan komitmen, kami tidak setuju adanya pansus dan tidak mengutus dan tidak ikut membahas hal-hal di pansus angket. Karena itu, kami tidak akan beri pendapat,” ujar Jazuli.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK ini memang mengundang reaksi negatif dari kalangan pemerhati hukum dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan, pansus dibentuk tak lama setelah KPK menetapkan status tersangka bagi Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini tengah bersidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, DPR resmi menyetujui laporan akhir serta rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam paparannya, Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar di hadapan peserta Rapat Paripurna DPR, Rabu (14/2) mengungkapkan pansus telah menyelesaikan laporan dan merekomendasikan perbaikan KPK di empat aspek mulai dari aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran.

Baca juga  Chudry Sitompul: Pasal Penghinaan Presiden Bungkam Demokrasi Indonesia

Sebelum laporan Pansus Angket disetujui, Ketua DPR sekaligus Pimpinan sidang paripurna Bambang Soesatyo terlebih dahulu menanyakan kepada peserta rapat paripurna apakah menyetujui laporan dan rekomendasi hasil Pansus Angket KPK. Hampir semua fraksi menyetujui, tapi dua fraksi, yakni F-PKS dan F-Demokrat konsisten untuk tidak berpendapat atas laporan tersebut.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here