Diam-diam BBM Naik; Antara Rezim Ingkar Janji dan Kian Wajibnya Ganti Presiden 2019

0
3929
Diam-diam BBM Naik; Antara Rezim Ingkar Janji dan Kian Wajibnya Ganti Presiden 2019
Salam Gigit Jari Buat Jokowi. (tribunbali)

Rezim Jokowi lagi-lagi membohongi rakyatnya. Diam-diam per 1 Juli 2019, tengah malam, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax naik. Tragisnya, jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah tak mau pusing. Dia melempar tanggungjawab itu kepada PT. Pertamina, bahwa kenaikan harga BBM ini adalah bagian dari strategi perusahaan pelat merah tersebut.

Padahal, pada pembahasan RAPBN tahun anggaran 2018 lalu, Sri Mulyani tegas-tegas menyatakan takkan  ada kenaikan harga BBM, elpiji 3 kg, dan listrik di tahun 2018. Nyatanya?

Kalau ditelisik lebih lanjut, kilah pemerintah ini makin meremas jantung. Jika memang kebijakan kenaikan harga BBM murni ranah Pertamina, mengapa Sri Mulyani sampai berani menyatakan bahwa harga BBM takkan naik di tahun 2018? Jadi saya melihat kilah Sri Mulyani ini kebangetan. Kalau BBM harus mau naik, ya katakan saja yang sejujurnya. Jangan pula rakyat dibohongi. Dikasih angin surga. Ini menunjukan pemerintah sudah tak satu kata dengan perbuatan.

Kedua, Pertamina adalah BUMN yang mesti harus mendahulukan kepentingan publik ketimbang mengeruk keuntungan komersil. Lewat kepemilikan saham mayoritas, pemerintah punya wewenang untuk mengintervensi Pertamina, lewat wakil-wakilnya, baik yang duduk sebagai direksi atau komisaris Pertamina. Sehingga tak masuk di nalar saya apabila pemerintah menyerahkan mentah-mentah masalah ini kepada Pertamina.

Apa iya pemerintah dan Pertamina tak berkoordinasi terkait kenaikan harga BBM? Terlalu bodoh rasanya, jika Direksi Pertaminan berani mengambil langkah sensitive ini tanpa berembuk dengan wakil pemerintah. Saya membaca, yang terjadi adalah Pertamina sudah berkoordinasi dengan wakil pemerintah, dan pemerintah—entah kementerian keuangan atau kementerian BUMN—sudah setuju. Cuma supaya pemerintah tak diserang, disusunlah skenario seakan-akan ini sebatas kebijakan sepihak Pertamina.

Baca juga  Asia Sentinel Minta Maaf Kepada SBY, Bukti Kebenaran Tidak Akan Kalah

Skenario ini menegaskan bahwa pemerintah, rezim Jokowi ini, tengah bingung, plin-plan dan tak konsisten akan ucapannya sendiri. Naiknya harga BBM secara diam-diam ini juga membuktikan pemerintah tidak pernah serius mengelola negara. Pemerintah seolah-olah menganggap kebijakan ini main-main saja. Yang penting kasih rakyat angin surga, kalau meleset cepat lempar kesalahan pada pihak lain.

Sudah berulang-ulang pemerintah tak becus bekerja dan ke-pede-an mematok target-target meski target tersebut tak didasari oleh kajian analisa yang mendalam, serta tanpa memperhitungkan kebijakan ekonomi lainnya. Akibatnya asumsi-asumsi yang ada di APBN 2018 yang diajukan ke DPR jadi ngawur, termasuk perihal patokan harga minyak dunia yang meleset ini.

Dalam konteks kenaikan harga BBM, pemerintah sudah nyata-nyata salah dalam memprediksi perekonomian global. Pemerintah seolah-olah tak menghitung bahwa di tahun 2018 ada event Piala Dunia yang butuh konsumsi BBM yang besar, tak bisa memprediksi konflik di Timur Tengah yang berpengaruh pada harga minyak dunia, atau perang dagang antara USA vs Rusia-China. Pemerintah gagal menghitung dampak kenaikan harga minyak dunia dan kurs $AS terhadap rupiah yang akan mempengaruhi kenaikan harga BBM.

Namun ada prediksi yang lebih mengerikan ketimbang kesembronaan ini, yakni pemerintah terpaksa membiarkan BBM naik. Sebab pemerintah didesak untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri yang mencekik APBN, sehingga mau tak mau subsidi untuk rakyat harus digunting lagi. Ada juga bisik-bisik  kalau kenaikan ini ada pengaruhnya dengan praktik rente impor BBM oleh perusahaan pemilik quota import BBM yang diduga dikendalikan oleh Ketua Umum salah satu parpol  pendukung Jokowi. Betapa mengerikannya.

Baca juga  Asia Sentinel, Kisah Rakyat Melawan Fitnah Terhadap SBY

Padahal, kita sama-sama paham bahwa kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya inflasi yang berujung pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ini akan membuat daya beli rakyat yang sudah lemah semakin lemah, ekonomi makin sulit dan rakyat semakin tercekik. Buktinya di beberapa tempat, kabar kenaikan harga elpiji 3 kg sudah mulai semerbak.

Jadi, apalagi yang mau diharapkan kepada rezim bingung, kecuali ungkapan: pagi kedele sore tempe, malam jadi kecap. Betapa menyedihkannya.

Membaca ketidakbecusan pemerintah, dan aksi pemerintah melempar kesalahan ini semakin mengonfirmasi mengapa gerakan #2019GantiPresiden makin marak di berbagai daerah. Hal ini muncul karena rezim Jokowi terlalu sering membuat kebijakan yang merugikan rakyat, sekaligus tak cukup jantan untuk mempertanggungjawabkannya.

Jadi jangan salahkan jika di tahun 2019 kelak, rakyat benar-benar menginginkan lahirnya pemimpin baru yang mampu menyelesaikan masalah dan mampu membuka jalan bagi kesejahteraan umum yang sekarang semakin merosot.

Oleh: Sahrul Ramadhan, pengamat kebijakan publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here