Dilema Tito Karnavian dan Keadilan yang Terlalu Mewah bagi Novel Baswedan

0
531
Sejumlah siswa yang tergabung dalam Sekolah Anti Korupsi (Sakti) ICW melakukan aksi teaterikal 120 hari peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/8). (ant)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian balakangan ini tampak sangat menghindari pembahasan terkait kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memilih pergi ketika hendak dihampiri sejumlah wartawan di berbagai kegiatan.

Sikap jenderal polisi bintang empat itu tidak seperti biasa, yang selalu penuh semangat tampil di media. Terutama saat merilis berbagai kasus yang menjadi prestasi lembaga yang dipimpinnya.

Pada awal bulan lalu, saat mengungkap kasus penyelundupan 1,2 juta butir narkotik jenis ekstasi dari Belanda, Tito buru-buru pergi menginggalkan kerumunan wartawan yang telah siap menodongkan alat perekam. Dia pun langsung menaiki kendaraannya dan meninggalkan area Mabes Polri. Sebelumnya, gelagat yang sama juga ia tunjukkan kala membatalkan agenda peliputan media untuk acara konferensi video guna membahas topik ‘Mafia Pangan’.

Akhirnya, wartawan hanya bisa merangkum informasi dari Divisi Humas Polri dan Humas Polda Metro Jaya. Tak banyak informasi baru yang dapat disajikan kepada publik. Hanya seputar rencana pembentukan tim investigasi bersama antara Polri dan KPK, hingga pengamanan barang bukti berupa mug yang diduga digunakan pelaku untuk menyiram cairan H2SO4 kepada Novel. Namun, inti dari semua pemberitaan, polisi membutuhkan waktu ekstra mengungkap pelaku penyerangan.

Penyelidikan kasus ini memang terkesan sangat lama. Sudah empat bulan waktu berjalan, sejak peristiwa penyiraman air keras ke wajah Novel yang dilakukan dua orang tidak dikenal yang terjadi pada 11 April 2017 pagi. Rekaman CCTV ada, sejumlah saksi berada di tempat kejadian perkara, terduga pelaku juga sudah terdeteksi lewat sketsa, namun tetap saja, penyidik kesulitan untuk menemukan tersangka.

Baca juga  Siapakah Penantang Gus Ipul di Pilgub Jatim?

Setiap ditanya, selalu dijawab masih dalam proses. Kita cukup terbiasa untuk mengetahui bahwa jawaban seperti ini adalah ungkapan lain dari kebuntuan. Sebagian rakyat sudah jengkel dengan ketidakberdayaan aparat dalam mengusut kasus ini. Tetapi, lagi-lagi, polisi hanya mampu memberikan janji, bukan bukti.

Kondisi ini kian menguatkan keyakinan publik bahwa memang ada kekuatan besar yang berupaya menutupi kasus ini agar tidak terbongkar. Apalagi sebelumnya, kecurigaan itu pernah diungkap oleh Novel kepada jurnalis Majalah Time, Jonathan Emont. Novel yang saat itu masih terbaring di ranjang rumah sakit di Singapura, menyebut ada keterlibatan jenderal polisi dalam penyerangan yang membuat salah satu matanya sudah tidak bisa melihat. Ia awalnya tidak percaya dengan informasi itu, tetapi melihat penyelidikan kasusnya sudah berlarut-larut, akhirnya ia menjadi yakin.

Jika diteliti sikap polisi ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, polisi merasa ‘senang’ dengan apa yang menimpa Novel, sehingga penuntasan kasusnya dibiarkan berlama-lama. Sudah bukan rahasia lagi, hubungan Novel dengan kepolisian kian memburuk, setelah penyidik senior KPK itu mengusut sejumlah kasus korupsi di tubuh instansi yang dulu menaunginya.

Seperti saat Novel memimpin penggeledahan di Gedung Korps Lalu Lintas Polri terkait kasus korupsi simulator SIM yang menjadikan Kepala Korlantas kala itu, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, sebagai tersangka. Polisi kemudian membalas tindakan itu dengan menetapkan Novel sebagai tersangka akibat perbuatan yang diduga dilakukannya pada delapan tahun silam. Meski persoalan itu telah berlalu, namun hubungan Novel dan Polri sejak saat itu tidak pernah membaik.

Baca juga  Polemik Meikarta, Digebuk atau Dibela Penguasa?

Kemungkinan kedua, dugaan Novel memang benar, ada jenderal yang terlibat sebagai otak perencanaan, sehingga penyidik kesulitan menyentuh para eksekutor di lapangan. Sebagai kapolri, Tito tentu dilema. Tidak akan gampang baginya menuntaskan kasus ini, karena, hampir semua petinggi Polri memiliki sejarah yang sama dan ingin saling melindungi.

Melihat kondisi itu, wajar jika keterlibatan Istana untuk mendorong pengungkapan kasus ini menjadi harapan satu-satunya keluarga Novel. Apabila pelaku intelektual punya kekuatan dan dukungan, sehingga untouchable dari aparat penegak hukum, sudah saatnya Negara hadir. Bagaimanapun, Novel juga seorang aparat penegak hukum, yang dipekerjakan oleh Negara untuk mengatasi korupsi. Ketika keselamatannya sudah terancam akibat pekerjaannya, maka Negara wajib membela dan melindungi.

Tetapi jika Presiden Jokowi juga enggan turun tangan, maka rakyat bisa meyakini bahwa penegakan hukum di negeri ini hanyalah utopia. Sebab, hukum dan keadilan itu terlalu mewah bagi seorang Novel, yang dinilai bukan siapa-siapa di mata penguasa. Ia hanya penyidik KPK biasa, yang coba-coba mengungkap korupsi di instansi yang berkuasa dan kemudian terlalu berani pula mengusik politikus-politikus besar di Senayan, konco-konco penguasa berkantong tebal hasil meraup triliunan rupiah uang negara.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here