Disebut Halangi Penyidikan, Fredrich Yunadi dan Plt. Sekjend DPR Dilaporkan ke KPK

0
33
Aktifis Advokat Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (PAP-KPK) Petrus Selestinus

Perhimpunan Advokat Pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/11/2917) melaporkan kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Dia dilaporkan karena dianggap menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP yang dilakukan KPK

“(Dilaporkan) karena telah melakukan tindakan menghambat atau merintangi KPK dalam melakukan penyidikan terhadap kasus e-KTP yang saat ini berjalan,” ujar perwakilan Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, Petrus Selestinus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain Fredrich, Petrus juga melaporkan Plt Sekjen DPR Damayanti dan Sandy Kurniawan, anggota tim kuasa hukum Novanto.

Menurut Petrus, Fredrich dilaporkan karena menyarankan Setya Novanto untuk tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk ketiga kalinya pada Senin (13/11/2017). Selain menyebut pemanggilan Setya Novanto harus berdasar izin Presiden, Fredrich menyatakan sebagai anggota DPR, Setya Novanto memiliki hak imunitas yang tidak dapat dituntut penegak hukum.

Baca juga  Internal ICMI Minta Jimly Ralat Pernyataan Dukung Jokowi Dua Periode

Sedangkan Damayanti diketahui menandatangani surat ketidakhadiran Novanto saat dipanggil penyidik KPK pada Senin (6/11/2017) lalu. Menurut Petrus, surat yang ditandatangani Damayanti itu menandakan tindak pidana merintangi penyidikan tidak hanya dilakukan orang perorang, tetapi telah menggunakan institusi negara, yakni DPR.

“Kami anggap penghambatan ini tidak hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi, tetapi sudah menggunakan institusi negara. Karena DPR menyurati KPK menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa hadir karena membutuhkan izin Presiden,” tegas Petrus.

Diketahui dalam surat yang ditandatangani Damayanti, KPK dinilai tidak dapat memeriksa Novanto tanpa izin Presiden.

Alasan ini berdasarkan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Padahal, kata Petrus, Pasal 245 ayat (3) UU MD3 menegaskan, izin Presiden tidak diperlukan jika pemeriksaan terkait tindak pidana khusus seperti korupsi.

Baca juga  Indo Barometer Rilis Elektabilitas Prabowo Turun, Fadli Zon Lebih Percaya Survei Medsos

“Sehingga kami anggap ini tindakan atau alasan yang sengaja dicari-cari sekedar untuk menghambat jangan sampai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi,” tambahnya.

Dalam laporannya ke KPK, Petrus melaporkan Fredrich, Setya Novanto, Damayanti dan Sandy Kurniawan atas dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi diancam dengan pidana minimum 3 tahun maksimum 12 tahun.

Tak hanya itu, Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih menyatakan salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah wajib menjadi saksi.

(ts/gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here