DPR Tak Setuju Bawaslu Terbitkan Pedoman Khutbah

0
14

PolitikToday – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku tidak setuju dengan kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bakal menerbitkan pedoman khutbah. Wakil ketum PAN ini khawatir, pedoman yang dikeluarkan Bawaslu justru akan membuat suasana Pilkada Serentak 2018 makin panas.

“Menurut saya, pengaturan mengenai hal-hal sensitif jangan terlalu ditekniskan. Hal itu semakin memanaskan situasi. Serahkan saja kepada pihak-pihak yang mengatur itu,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2).

Pedoman yang bakal dikeluarkan Bawaslu bertujuan agar khutbah tidak digunakan sebagai ajang kampanye hitam atau penyebaran kebencian kepada calon tertentu. Taufik menganggap hal itu tidak perlu. Alasannya, aturan Pemilu soal larangan kampanye hitam dan penggunaan isu yang terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) sudah cukup baik, sehingga tidak diperlukan ada aturan baru lagi.

Yang perlu digarisbawahi adalah kinerja Bawaslu menghalangi dan menelusuri kampanye hitam yang ada di media sosial. Sebab, kampanye hitam di media sosial lebih marak.

Baca juga  Paripurna Sahkan Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

“Soal dugaan pelanggaran hukum terkait isu sara serahkan saja pada aparat terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kalau Bawaslu membuat aturan sendiri, aparat penegak hukum bisa bingung,” jelas Taufik.

Meski begitu, dia tetap mengapresiasi niat baik Bawaslu untuk mengamankan pilkada dari kampanye hitam. Hanya saja, niat baik itu juga dilakukan dalam koridor yang berlaku dan sesuai kewenangan. Sebagai ganti dari kebijakan pedoman khutbah, Taufik menyarankan Bawaslu bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan kampanye hitam.

“Kalau Bawaslu membuat aturan sendiri, kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri kan membingungkan. Dalam konteks mengatur masalah pemilu, Bawaslu sebaiknya lebih banyak menunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku, misalnya bekerja sama dengan aparat kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan materi khotbah menjelang masa kampanye pilkada harus diisi dengan sesuatu yang menentramkan. Dia mengaku pihaknya sedang menyusun kerja sama dengan sejumlah pemuka agama terkait dengan penyusunan materi khotbah tersebut.

Baca juga  KPK Cermati dan Sesuaikan Setiap Pengakuan Novanto

“Kami sekarang lagi menyusun kerja sama dengan pemuka agama, KWI PGI, agar khotbah-khotbah menjelang pilkada, kampanye, diisi dengan hal-hal menenteramkan,” kata Rahmat dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/ 2018).

Hal yang sama dilakukan dengan menyusun materi untuk salat Jumat. Rahmat beralasan, penyusunan materi khotbah agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Ia menuturkan, selama satu bulan kampanye, banyak khotbah berkaitan dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Menurut dia, hal itu sebetulnya boleh saja disampaikan. “Tapi enggak setiap Jumat didengar. Biarkan pemilihan menjadi urusan pribadi,” katanya.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here