DPR Tolak Aturan Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Jadi Caleg

0
1581
DPR Tolak Aturan Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Jadi Caleg
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah) dan Ilham Saputra mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Rapat Dengar Pendapat tersebut membahas Peraturan KPU terkait Daerah Pemilihan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

PolitikToday – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, pimpinan DPR tidak menyepakati rancangan peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

Selain itu, wakil rakyat juga tidak memiliki kesepahaman dalam hal mewajibkan caleg untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Kan begini, kemarin kan waktu itu hari Jumat ketemu pimpinan DPR dan pimpinan berlepas tangan jika nanti kita tetapkan. Jadi mereka tidak mau ada kesepakatan gitu lho, tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” ungkap Ilham, di Gedung KPU Pusat, Rabu (25/4/2018).

Ilham mengatakan, KPU tetap pada pendirian untuk melanjutkan aturan itu. “KPU tetap sama. Orang DPD sudah ada antikorupsi, calon DPD tidak boleh yang mantan korupsi, masa di caleg (lainnya) enggak ada aturan itu,” kata dia.

Menurutnya, akibat ketidaksepahaman itu, terbuka peluang untuk dilakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Itu nanti mungkin mereka akan ajukan JR. Karena peraturan terkait soal korupsi dan LHKPN tidak ketemu poin antara KPU dan DPR,” sambungnya.

Meskipun begitu, Ilham menyatakan, usulan terhadap kedua aturan tersebut tetap akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Iya tetap. Kan RDP juga untuk penyampaian usulan. itu kan bagian dari prosedur. Ya mungkin enggak ada perdebatan lagi ya, mungkin,” tandasnya.

Dalam rancangan PKPU, dimasukan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Selain itu siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif juga wajib untuk menyerahkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana aturan itu bertujuan untuk ke depannya masyarakat dapat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here