Dradjad: Poeple Power Bukan Makar

0
Kisruh Impor Beras, Ekonom INDEEF Setuju Tiga Menteri, Direktur Bulog dan Kepala BPS Dicopot

PolitikToday – Pakar Ekonomi dan juga Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo menyebut tindakan sebagian pihak yang memelintir istilah people power sebagai tindakan makar adalah hal yang salah. Menurut Drajad hal itu terkesan hanya sebagai narasi untuk melakukan tindakan represif dan kriminalisasi terhadap ulama dan politisi di kubu Prabowo-Sandi.

“Mereka lupa asal kata demokrasi. Demos (people) dan Kratos (power) itu kalau diterjemahkan menjadi People Power. Jadi people power itu ya demokrasi. Ngawur saja kalau ditarik sebagai makar,” kata Dradjad, Rabu (15/5).

Ia menjelaskan Amien Rais adalah lokomotif reformasi dan demokratisasi Indonesia. Amien adalah ketua MPR yang memimpin amandemen konstitusi yang menjamin demokrasi, HAM, otonomi daerah dan sebagainya. Dan salah satu butir amandemen itu justru mempersulit pelengseran Presiden dalam sistem ketatanegaraan kita.

“Jadi makar sama sekali tidak ada dalam pikiran, ucapan dan tindakan pak Amien. Semua langkah politik yang beliau ambil selalu dalam koridor konstitusi, dan sesuai dengan demokrasi,” papar anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN tersebut.

Hal yang ditentang Amien Rais, kata Dradjad, adalah penistaan pemilu. Dikatakan Dradjad, Pemilu 2019 dinistakan oleh berbagai kelemahan dan kecurangan, yang bagi sebagian rakyat dinilai terstruktur, sistematis dan masif. “Itulah yang diprotes pak Amien,” ungkapnya.

Karena KPU gagal menunjukkan netralitas dan kapabilitas, serta responsif terhadap protes resmi BPN, kata Dradjad, maka Amien mengangkat topik People Power. Demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat lah yang berdaulat dan punya suara, yang menjadi sumber kekuasaan bagi semua penyelenggara negara. Bukan KPU

“Tapi karena oknum-oknum itu tidak paham pengertian People Power yang bahasa Inggris atau Demos dan Kratos yang bahasa Yunani, pak Amien menerjemahkan menjadi Kedaulatan Rakyat,” papar Dradjad.

Baca juga  Kalah Pilgub Banten dan Jakarta, PDIP Harus Waspada

Politikus PAN ini menjelaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.’’’

“Jadi siapa saja yang menganggap istilah People Power, Demos and Kratos, atau Kedaulatan Rakyat sebagai makar, justu dia melanggar Konstitusi kita,”ungkapnya

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here