Dua Opsi Agar Eks Koruptor Tak Bisa Nyaleg

0
Dua Opsi Agar Eks Koruptor Tak Bisa Nyaleg

PolitikToday – KPU bersikeras memasukan aturan larangan bagi mantan narapidana korupsi calon anggota legislatif (caleg). Bahkan KPU sudah memiliki 2 opsi untuk merealisasikannya. Pertama lewat Peraturan KPUmenjadi calon anggota legislatif (caleg). Bahkan KPU sudah memiliki 2 opsi untuk merealisasikannya. Pertama lewat Peraturan KPU (PKPU), kedua melalui aturan internal parpol soal rekrutmen caleg.

“Dua opsi ini substansinya sama bahwa mantan napi korupsi itu kita tidak perkenankan (mendaftar caleg). hanya mekanismennya beda, impelementasinya saja berbeda,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).

Nantinya, larangan ini akan termaktub dalam PKPU pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Aturan ini mengatur syarat bagi setiap orang yang akan maju menjadi caleg.

“Kami usulkan ya pasal awal, pasal 8, tapi dalam dialog yang berkembang kami akan mewacanakan agar larangan itu mengikat kepada parpol,” kata Wahyu.

Opsi kedua, larangan ini diimplementasikan di tingkat parpol. Larangan ini dapat dilakukan parpol sebagai syarat rekrutmen caleg.

Baca juga  Sebut Jumlah Peserta Reuni 40 Ribu, Polri Dicibir Warganet

“Lalu opsi kedua parpol dalam mekanisme rekrutmen pencarian caleg akan menerapkan aturan larangan mantan napi korupsi,” ujar Wahyu.

Usulan ini menurut Wahyu akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR. RDP ini sedianya digelar pada Senin (16/4/2018), namun jadwal RDP diundur selama satu minggu.

Namun usulan ini ditentang oleh Komisi II DPR karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu No 7/2017 yang berlaku. Menurut Ketua Komisi II Zainuddin Amali, UU Pemilu yang masih memperbolehkan siapa pun yang akan maju sebagai caleg. Termasuk pihak yang berstatus tersangka sekalipun.

“Itu kan aturan UU-nya seperti itu. Jadi KPU tidak bisa memberlakukan aturan yang di luar norma UU. UU masih menyatakan, walaupun dalam status tersangka, dia tetap masih bisa ikut (pencalonan legislatif),” kata Amali di Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Usulan ini diapresiasi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Tetapi Mahfud menilai KPU tak berwenang mengeluarkan aturan itu.

Baca juga  Kiki Syahnakri Minta Pemerintah Evaluasi Kinerja Intelijen di Papua

“Itu bagus, tapi tidak boleh. Bagus, saya setuju substansinya. Tapi karena urusan pengurangan hak asasi manusia itu urusan, menjadi wewenang lembaga legislatif, membolehkan orang ikut dan melarang orang ikut itu wewenang undang-undang, bukan PKPU,” jelas Mahfud, Rabu (4/4/2018).

Mahfud menyarankan, jika KPU ingin ada aturan itu, sebaiknya disampaikan kepada Presiden dan DPR supaya terobosan KPU itu diundang-undangkan. UU Pemilu saat ini masih memperbolehkan eks napi ikut pemilu, termasuk mantan koruptor.

“Gagasan KPU itu mungkin perlu disampaikan ke Presiden dan DPR agar dijadikan undang-undang saja. Bukan dibuat oleh, dalam bentuk PKPU,” tegasnya.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here