Dulu Menolak, Sekarang PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

0
67
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) memotong tumpeng dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (keempat kiri), Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) dan Deklarator PDI Perjuangan Sabam Sirait (kedua kanan) dalam acara HUT ke-45 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, Rabu (10/1). (ant)

PolitikToday – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sepakat atas dimasukannya pasal penghinaan presiden dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Dengan melihat demokrasi yang kebablasan, bahkan simbol negara pun sering dilecehkan, maka kami melihat hal itu (pasal penghinaan presiden) perlu dilakukan,” kata Hasto di The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat (5/2).

Menurut Hasto, budaya saling menghormati merupakan budaya dasar Indonesia yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.

“Itu bagian dari kebudayaan kita. Bukan hanya presiden, kepala desa, kepala RT pun kita hormati. Sehingga tentu saja, kita harus mengedepankan tradisi untuk sama-sama menghormati, tidak perlu saling menghina,” kata Hasto.

Anggota tim ahli dari pemerintah, Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menjadi delik umum. Sehingga, kata dia, kepolisian bisa langsung menangani kasus ini.

Baca juga  Sebut Fahri Hamzah Korup, Nazaruddin Akan Serahkan Bukti ke KPK

“Masa kepala negara lain menjadi delik umum, kepala negara kita sendiri tidak,” ujar dia.

Ahli dari pemerintah untuk RKUHP, Muladi, berbeda pendapat. Menurut dia, putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

“Presiden tetap harus delik aduan. Itu inti putusan MK 2006 kalau presiden dihina harus jadi delik aduan dan harus lapor ke polisi,” ujar dia.

Dulu, PDIP merupakan salah satu partai yang menentang pasal penghinaan presiden. Menurut Eva Sundari,politisi asal PDIP, pasal ini hanya memunculkan penjilat dan menghidupkan kembali pola Asal Bapak Senang (ABS) seperti era Orde Baru dan era kolonial Belanda.

“Jadi ini banyak agenda yang terkesan menjilat. Kalau ini disahkan, ya berarti kita balik lagi ke zaman Belanda. Dan itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita dan equality before the law,” ungkapnya (3/4/2013).

Baca juga  Sekjen DPP Partai Demokrat Dilantik Jadi Anggota DPR

Selain itu, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah diminta untuk taat kepada asas equality before the lawatau persamaan di hadapan hukum.

“Jadi kalo Presiden saat ini jadi sasaran dan caci-maki, ya itu risiko. Tapi bukan berarti ketika dia berkuasa dia tidak bisa dicaci-maki, yang bisa dicaci-maki hanya orang lain saja. Itu kan lucu,” tukas Eva.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here