Duo Komisioner KPU Dipecat

0

Paska pemilu April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilanda konflik internal. Terdapat perbedaan sudut pandang dari para Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap dua komisioner penyelenggara pemilu tersebut.

Pada pemilu legislative dan Presiden 17 April lalu beberapa permasalahan muncul disebabkan dari luar penyelenggara, maupun dari dalam institusi pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Sengketa yang berakhir di meja Mahkamah konstitusi (MK) itu memutuskan dugaan atas adanya sengketa hasil pemilihan capres dan cawapres yang dilakukan serentak.

Tak hanya pemohon dari kubu capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saja yang mendaftar sebagai pihak yang dirugikan. Para caleg beserta partai politik peserta pemilu ikut mendaftar sebagai pemohon ke lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa pemilu tersebut.

Kita semua tahu, MK memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya menyelesaikan sengeketa pemilu baik itu pilpres maupun pileg. Tak ayal, laporan tersebut menyita perhatian masyarakat se tanah air.

Melalui institusi tersebut maka sidang sengketa pemilu pun digelar. Hampir satu minggu masyarakat disajikan dengan tayangan-tayangan berita di media massa maupun televisi mengikuti proses sengketa pemilu antara kubu pemohon, dengan para termohon yang berasal dari kubu rivalitas, KPU dan Bawaslu. Begitupun dengan caleg maupun parpol yang bersengketa.

Dari rentetan dugaan kecurangan pilpres, merembet kepada hal-hal teknis yang dianggap sebagai kecurangan selama pemilu berlangsung. Dengan cepat, DKPP menindak lanjuti laporan masyarakat yang di fasilitasi Bawaslu dan KPU. Baik tingkat pusat, maupun daerah. Hingga, mencuat wacana internal KPU untuk melakukan perombakan pada dua kursi komisioner dalam waktu dekat ini.

Institusi penyelenggara pemilu ini berencana gelar rapat pleno untuk merombak jabatan komisioner terkait pelanggaran etik oleh dua komisionernya. Dilansir dari beberapa sumber menyebutkan perombakan itu atas putusan DKPP mengganti dua komisioner yaitu Evi Novida Ginting dan Ilham Saputra. Rapat itu akan meresmikan pencopotan Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI. Begitu pula Ilham yang tak lagi menjabat Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

Baca juga  Ferdinand: Jokowi Merasa Menang, Kok Alergi Dengan TPF Pemilu?

Tentu tidak mudah bagi DKPP untuk mengambil keputusan tersebut, tanpa pertimbangan-pertimbangan dengan alasan yang kuat, untuk merombak dua komisioner tersebut. Keputusan yang diambil oleh DKPP yaitu adanya pelanggaran etik dalam dua kasus berbeda oleh komisioner penyelenggara pemilu itu.

Evi Novida Ginting Manik dinyatakan melanggar kode etik terkait seleksi komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara periode 2019-2024. Sementara Komisioner Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI Partai Hanura.

Tentu dengan adanya perubahan posisi dalam suatu organisasi atau institusi akan membawa suatu perubahan yang lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya evaluasi kinerja yang selalu diawasi oleh Dewan pengawas seperti DKPP. Dan ini merupakan hal biasa terjadi dalam suatu institusi. Terlebih, institusi yang dilindungi perundang-undangan.

Dengan begitu, masyarakat akan dibuat lebih percaya kepada institusi ini. Sehingga melunturkan anggapan masyarakat KPU dan Bawaslu tidak professional dan independent dalam menyelenggarakan pemilu 2019 lalu.

Efeknya, untuk ke depan, lembaga ini lebih berhati-hati dalam bekerja dan harus sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku (Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu).

Harapan penulis, baik KPU maupun Bawaslu untuk tetap bekerja professional tanpa ikut memihak kepada salah satu kandidat, baik di pemilu Kepala daerah, legislative maupun pemilu Presiden.

Dalam waktu dekat, beberapa daerah akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah. Dengan adanya perombakan ini diharapkan para komisoner daerah dan pusat untuk lebih baik lagi dalam bekerja, tanpa diintervensi oleh para calon kepala daerah yang maju menuju Gubernur maupun Walikota setempat.

Hasan Walhabi

Pemerhati Sosial dan Politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here