Foya-Foya di Tengah Nestapa

0
1229
Foya-Foya di Tengah Nestapa
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menentang IMF-World Bank melakukan unjuk rasa di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Senin (8/10). Mereka menentang seluruh kebijakan IMF-World Bank karena dinilai tidak memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. (ATARA FOTO/Wira Suryantala)

Pemerintah tampaknya sangat berpegang teguh dengan tradisi ketimuran. Teramat ramah dalam menyambut tamu. Buktinya, kegiatan para rentenir di Pulau Dewata, dijamu sedemikian rupa. Parade kemewahan disajikan, demi memuaskan orang-orang yang dulu pernah mengobok-obok ekonomi bangsa ini.

Duka dan bencana yang terpapar di Lombok, Palu, dan Donggala, tak sedikitpun menyurutkan hasrat penguasa untuk menyajikan jamuan foya-foya kepada tamu istimewa mereka. Inilah mental pemimpin bangsa kita. Biar saja rakyat menangis nestapa, asalkan dunia luar memandang kita murah hati dan kaya raya.

Bagi rakyat, gelaran Annual Meeting Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Bali, sangat menyayat hati. Pasalnya, uang negara yang harus dikeluarkan untuk menjamu orang-orang asing itu sangat fantastis. Hampir 1 triliun rupiah!

Bahkan jika ditotal secara keseluruhan, anggarannya mencapai Rp 6,9 triliun. Alokasinya, biaya konstruksi berupa biaya operasional, pembangunan underpas, Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana dan TPA Sampah Suwung, sekitar Rp 4,9 triliun.

Kemudian biaya operasional Rp 1,1 triliun, dengan rincian Rp 569 miliar untuk akomodasi hotel, Rp 190 miliar untuk makanan dan minuman, Rp 57 miliar hiburan, Rp 90 miliar untuk suvenir, dan biaya lainnya.

Begitu murah hatinya rezim ini memanjakan para tamu asing. Uang negara dihambur-hamburkan begitu saja. Ratusan miliar hanya untuk hiburan dan oleh-oleh peserta. Apa penguasa tidak sadar, di pulau seberang tempat mereka berpesta, dan di belahan lain Nusantara, ribuan rakyat mereka tengah didera rasa lapar dan dahaga yang luar biasa.

Jamuan foya-foya ini terasa amat kontras dengan upaya pemerintah dalam penanganan bencana gempa dan tsunami yang menerjang Lombok, Palu, dan Donggala. Di Lombok, para korban mengeluh. Dana rehabilitasi bangunan yang dijanjikan, tak kunjung datang. Bahkan kucuran anggaran penanganan bencana, angkanya juga jauh dari yang dibutuhkan.

Ini dikeluhkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Menurutnya, dana darurat bencana di lembaganya sangat minim, hanya Rp 4 triliun. Untuk penanganan gempa di Lombok saja, dana tersebut teramat kurang. Karena idealnya dibutuhkan Rp 15 triliun.

Belum lagi untuk penanganan bencana gempa yang disertai tsunami di Palu dan Donggala. Wajar saja jika para korban di sana banyak yang mengeluhkan minimnya bantuan makanan dan obat-obatan. Bahkan salah seorang korban gempa di Desa Malei, Kecamatan Balaisang Tanjung, Kabupaten Donggala, dikabarkan meninggal dunia akibat kelaparan.

Beginilah potret gagapnya pemerintah kita dalam menangani bencana. Mereka seperti tidak serius mengurus para korban yang sudah kehilangan harta, benda, dam sanak keluarga. Beda perlakuan yang ditunjukkan kepada  para tamu asing. Bule-bule itu diperlakukan bak raja dan disuguhi kemewahan layaknya di istana.

Pemerintah seakan lupa, bahwa IMF ini yang dulu berperan memporak-porandakan perekonomian bangsa. Di tahun 1998, lembaga keuangan ini kian menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan.

Dulu, IMF mendikte pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan ekonomi yang berujung kepada keterpurukan. IMF mengeluarkan aneka kebijakan yang membuat situasi makin buruk. Salah satunya, mereka menyarankan agar menaikkan bunga bank dari rata-rata 18 persen menjadi 80 persen. Banyak perusahaan langsung bangkrut.

Saran IMF untuk menutup 16 bank juga menuai polemik. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia. Para nasabah ramai-ramai menarik uang simpanan mereka di bank. Pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. Inilah awal mula kasus korupsi megatriliunan yang belum tuntas hingga saat ini.

Namun yang paling parah, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Kebijakan itu memantik kerusuhan besar-besaran di Indonesia. Kerusuhan di mana-mana, ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia bisa keluar dari cengkeraman IMF. Pada 2006, SBY melunasi utang negara sebesar 9,1 miliar dolar AS atau setara Rp 117 triliun. Pelunasan itu empat tahun lebih cepat dari jadwal pembayaran. Ini menjadi sebuah keberhasilan di bidang ekonomi kala itu.

Namun sayang, Jokowi tampaknya hendak bercumbu kembali dengan IMF. Orang-orang yang dulu pernah menyengsarakan negeri ini, dijamu dengan segala kemewahan. Parahnya, itu semua dilakukan di saat mayat-mayat korban gempa dan tsunami masih bergelimpangan.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here