Gara-Gara Takut Kalah, Jokowi Intimidasi Ruang Publik?

0
2275
Gara-Gara Takut Kalah, Jokowi Intimidasi Ruang Publik?

Makin dekat Pilpres 2019, hari-hari saya makin sumpek. Keseharian saya bak dikepung Jokowi. Kasarnya: lu lagi, lu lagi. Masuk ke bisokop ada Jokowi. Mau naik KRL ada standing baner Jokowi di dekat mesin tera tiket. Belanja di minimarker ada Jokowi di teve atas kasir. Di tiang-tiang jalan tol atau pagar-pagar sepanjang jalan ada baliho dan spanduk Jokowi. Bahkan saat kampanye “Deklarasi Kampanye Damai” tempo hari, sudah ada “Jokowi-Jokowi” yang dikibar-kibarkan relawan Projo.

Pola ini sudah lama. Dulu bahkan sampai ke balik sertifikat tanah. Ya, saat program pembagian sertifikat tanah sedang digembor-gemborkan turut diselipkan foto persis seukuran sertifikat yang berisi pesan dan gambar Jokowi.

Hari ini iktiar perampasan ruang publik itu jauh lebih mengerikan. Media massa yang mestinya netral turut terbawa-bawa. Riset Priyo Budi Santoso menemukan bahwa media massa tak berimbang memberitakan Jokowi-KH Ma’aruf Amin dan Prabowo-Sandi. Proporsinya kurang lebih 70-30. Konon ini ada kaitannya dengan bos-bos media yang merapat ke kubu Jokowi.

Perampasan ruang publik ini seolah-olah sepele. Tapi pahamkah kita bahwa festival “Jokowi” itu dipandang sebagai bentuk intimidasi. Sebab konten-konten itu mengepung keseharian kita, dan kita tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai suatu propaganda untuk menanam paksa “Jokowi” ke dalam benak publik. Intimidasi yang amat halus, yang sekalipun tidak disadari publik, tetaplah sebuah intimidasi.

Baca juga  Megawati Capek dan Senjakala Trah Sukarno di PDIP

Tentu saja festival “Jokowi” dikemas dengan cara legal. Seribu satu argumen dipakai untuk memastikan tidak ada hukum yang dilanggar. Namun, nurani kita pasti sama-sama paham. Ada etika publik yang dinjak-injak.

Menjelang Pilpres 2009 ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju menuju periodesasi kedua, tak pernah ada perampasan ruang publik semasif ini. Potret SBY muncul standar saja; pada tempat-tempat yang memang sudah selayaknya. Iklan SBY di teve baru muncul setelah waktu kampanye dimulai.

Beda sekali dengan hari ini. Hari ini, misalnya, Jokowi bisa muncul bersama Hary Tanoe berulang-ulang kali dalam bungkus iklan layanan masyarakat di jaringan teve MNC Grup.

Lumrah jika yang namanya capres petahana punya seribu satu cara untuk muncul di mana-mana. Tapi jangan lebay pulalah. Perlu pula dihitung tingkat kenyamanan publik. Bagaimana pun publik adalah  kumpulan manusia bukan sekadar angka-angka elektoral.

Tidak selayaknya publik terus-menerus dicekoki dengan konten-konten politik seperti kerbau yang terus-menerus dipaksa makan rumput untuk selanjutnya disembelih. Meskipun dikemas apik, publik tidak goblok-goblok amat.

Baca juga  Surat dari Kaltim; Pilpres yang Membosankan

Publik bisa membaca pesan tersirat pada reklame-reklame tersebut. Publik berhak menentukan kapan dan di mana dirinya ingin mengakses konten politik. Jangan dipaksa-paksa, apalagi dicekoki secara masif dan terorganisasi begitu.

Makanya saat “Deklarasi Kampanye Damai” kemarin, saya tidak bisa menahan tawa. Agenda itu seakan-akan cuma acara basa-basi. Konyol sekali jika gembar-gembor kampanye damai tetapi tutup mata atas kecurangan yang sudah terjadi, atas perampasan ruang publik demi menjajakan konten-konten politik yang entah benar, mungkin pula hoaks.

Secara pribadi saya mengapresiasi aksi walkout oleh SBY dalam “Deklarasi Kampanye Damai” itu. Aksi SBY memang harus dilakukan. Harus ada yang mengingatkan bahwa publik punya hak untuk mengakses konten-konten politik apa, di mana dan kapan waktunya.

Jangan mentang-mentang karena anda masuk kelompok pendukung kandidat petahanan lantas bisa seenak perutnya mempropagandakan konten politik anda kepada orang lain. Ini jelas bukan cara seorang pancasilais.

Oleh:  Arief Rahman Hakim, pengamat sosial politik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here