Hentikan Penghapusan Jejak Pemerintahan SBY, Inilah Fakta Tentang Tiga Kapal Selam Baru Indonesia

0
3486
KRI Nagapasa 403

Kekuatan militer Indonesia bertambah kuat dengan kedatangan tiga kapal selam canggih. Sudah lama bangsa Indonesia menantikan adanya kapal selam yang bakal mengamankan teritorial Indonesia dari segalam ancaman.

Sorak sorai kehadiran kapal selam yang diberi nama Nagapasa begitu membahana, terutama di media sosial. Riuh bukan main seperti heboh beli baju baru saat lebaran.

Namun dari keriuhan itu muncul kabar tidak mengenakkan. Kedatangan kapal selam dijadikan ajang sebagian pihak membandingkan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu tidak terlepas dari pemberitaan media massa yang kurang lengkap dalam mempublikasikan informasi kapal selam tersebut, sehingga memunculkan silang pendapat dan klaim dari pihak tertentu.

Akibat kurang lengkapnya informasi yang disajikan dan didapat pembaca, dimanfaatkan orang-orang suka adu domba untuk menyudutkan SBY.

Mereka menyebarkan informasi seakan-akan kapal selam itu jasa Jokowi sepenuhnya, tanpa ada campur tangan pemerintahan sebelumnya. Sebenarnya pola itu masih sama dengan yang digunakan saat menyebarkan klaim tentang pembangunan infrastruktur. Dalam hitungan bulan menjabat sudah bisa meresmikan, padahal dalam rencana kerja memang sudah ditetapkan perkiraan akan diresmikan.

Kembali lagi ke kapal selam. Untuk memberikan perbandingan terkait dengan pemberitaan dan klaim sepihak, bahwa sebenarnya pemesanan kapal selam sudah dilaksanakan pada era SBY dan dilanjutkan oleh Jokowi.

Pada Februari 2014, pemerintah telah mengkonfirmasi tentang pembelian tiga kapal selam dari Korea Selatan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan waktu itu Purnomo Yusgiantoro saat di DPR RI. Kalau tidak percaya, silahkan tanya kepada politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

Baca juga  Hamdan Zoelva Ingatkan Bahaya Adu Domba di Tahun Politik

Dalam pemberitaan yang dilangsir Detik.com pada Senin (17/2/2014) sangat jelas dituliskan, TNI AL membutuhkan sedikitnya 12 kapal selam baru untuk mengganti 2 kapal selam yang saat ini kondisinya sudah tua. Kapal selam ini, untuk memenuhi standar Minimum Essential Force (MEF) pertahanan Indonesia.

TNI AL melalui Kementerian Pertahanan membeli 3 kapal selam dari Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Sebanyak 2 kapal selam akan diproduksi di Korea Selatan (Korsel) dan 1 unit akan diproduksi di Galangan Kapal PT PAL (Persero), Surabaya, Jawa Timur Kapal ini ditargetkan tiba ke Tanah Air secara bertahap paling cepat tahun 2016 dan 2017. Sedangkan 10 unit dikembangkan dan diproduksi oleh PT PAL.

Sebenarnya, kontrak pembelian 3 kapal dengan perjanjian transfer teknologi ditandatangani pada 2011. Dan kata-kata akan datang paling cepat 2016 dan 2017 sebenarnya sudah jelas.

Kapal yang dipesan itu termasuk dalam bagian MEF yang dimulai sejak tahun 2010, selain itu kita juga sudah membeli 8 heli serbu Apache dari AS.

Jadi, alangkah tidak eloknya jika menghilangkan jejak perbuatan orang lain dalam mengklaim sesuatu. Sama seperti pepatah orang tua, hidupkanlah lampu kita tapi jangan matikan lampu orang lain. Dan ingat juga kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah.

Indonesia Pernah Kena Embargo

Bagi yang rajin membaca dan mendengarkan berita, mungkin mengetahui kalau Indonesia pernah terkena embargo militer akibat dituding melanggar HAM di Timtim.

Beberapa tahun Indonesia tidak bisa meremajakan Alutsista, sehingga banyak yang sudah tua dan dianggap ketinggalan zaman. Embargo yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya tersebut berlangsung hingga tahun 2005.

Baca juga  KPK Ingatkan Polri Jangan Ulangi Sejarah Buruk Pemberantasan Korupsi

Akibat terbatasnya Alutsista sangat terasa saat bencana tsunami di Aceh. Gerak cepat prajurit yang ingin membantu para korban menjadi terkendala, dan setelah musibah itu embargo terhadap Indonesia dicabut tidak terlepas juga berkat kerja pemerintah.

Salah satunya dengan menyelesaikan persoalan di Aceh dengan cara damai. Hal itu tentu mengundang simpati AS dan sekutunya, sehingga embargo dicabut.

Perlahan Indonesia mulai mencicil Alutsista setelah konflik komunal dan separatis diakhiri. Dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik, anggaran untuk militer terus ditingkat dan tersedia untuk membeli Alutsista.

Kalau saja pemerintah membeli Alutsista disaat terjadi krisis moneter pada tahun 2007-2008, mungkin rakyat akan marah karena waktunya tidak tepat.

Kita masih ingat perselisihan Sipadan dan Ligitan juga berlangsung di tahun 2002 sewaktu embargo militer sedang dialami Indonesia.

Karena kelemahan militer Indonesia ketika itu, Indonesia akhrinya kalah dari Malaysia dan harus merelakan Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Lemahnya militer Indonesia ketika itu mengurangi daya tawar Indonesia dan itu benar-benar di manfaatkan oleh Malaysia.

Karena itu, kita bersyukur pemerintah saat itu mampu menyakinkan semua pihak mencabut embargo. Kita juga harus akui, negara kita belum mampu menciptakan peralatan militer yang secanggih mereka. Atau kita saat itu masih dalam tahap menuju itu.

Jadi, bagi yang suka ngoceh tanpa data. Inilah fakta tentang embargo dan kapal selam yang baru saja kita rayakan bersama kedatangannya. Terimakasih Pak SBY telah memulai, terimakasih Pak Jokowi telah melanjutkan.

oleh: Andre Pratama (Warganet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here