Hilangnya Tradisi Golkar Dalam Politik Nasional

0
2470
Usut Dugaan Pidana Korporasi Golkar, KPK Minta Pendapat Ahli Hukum

Perhelatan Pilpres 2019 sudah di depan mata. Tarik menarik dan manuver sejumlah partai politik tersaji dilaman media masa, baik itu cetak maupun elektronik. Tidak hanya di koalisi oposisi saja, tarik menarik juga terjadi di dalam kubu koalisi petahana.

Secara analisa survei, PDIP adalah partai yang sangat diuntungkan secara elektoral di 2019. Artinya, Jokowi PDIP atau PDIP Jokowi adalah trademark yang telah melekat dibenak pemilih secara nasional.

Empat partai lainnya bisa dianggap cuma penumpang perahu besar untuk kepentingan pembagian “kue” saja. Hal ini tentu menjadi kegelisahan tersendiri di dalam koalisi petahana. Maka tak heran jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bermanuver dengan membentuk relawan Golkar-Jokowi (GoJo).

Di awal pembentukan relawan GoJo ini menjadi polemik, hal ini dikarenakan Golkar dianggap mengklaim sepihak trademark Jokowi yang sudah dibangun PDIP. Golkar sebagai anggapan partai “partisipatif” dianggap tidak berhak mengambil untung apapun dari trademark Jokowi tersebut.

Jika ditelisik, Pilpres 2019 sebenarnya bukan menjadi tujuan utama partai politik saat ini. Tujuannya adalah bagaimana bisa memenangkan suara elektoral di Pileg 2019. Hal inilah yang kedepan akan menjadi nilai tawar yang besar dipemilu selanjutnya, yaitu 2024.

Baca juga  Yusuf Mansur Tegak di Antara Jokowi dan Prabowo

Sebagai partai pemilu pemenang kedua di 2014 tentunya Golkar memahami benar tentang hal ini. Oleh sebab itu opsi dibentuknya relawan GoJo sebagai trademark dan menyandingkan Airlangga menjadi cawapres Jokowi menjadi prioritas. Bergabungnya Golkar di dalam koalisi petahana tidak bisa dianggap tanpa muatan politis. Semua ada sebab musababnya. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api, begitu sekiranya.

Selain itu, dalam setiap pesta demokrasi yang diselenggarakan pasca reformasi ada fenomena yang menarik dari partai berlambang beringin ini. Hal itu adalah tidak pernah absennya Golkar dalam mengusung kadernya menjadi capres maupun cawapres.

Di tahun 2004, Golkar memajukan Wiranto sebagai calon yang diusung dari internal partai. Tapi, di tahun yang sama Golkar juga menitipkan kadernya Jusuf Kalla menjadi cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tahun 2009, Golkar memajukan nama Jusuf Kalla dan Wiranto, dan di 2014 juga ada nama Jusuf Kalla yang disandingkan dengan Jokowi.

Dalam tiga kali Pemilihan Umum pasca reformasi Golkar selalu juara dalam perolehan suara elektoral. Tahun 2004, Golkar menjadi partai pemenang pemilu dengan raihan suara 22,44 persen. Di tahun 2009 Golkar jadi partai pemenang kedua setelah Partai Demokrat. Terakhir di tahun 2014 Golkar menjadi partai pemenang kedua setelah PDIP.

Baca juga  Dikunjungi Ma'ruf, Arifin Ilham Ajak Bahas Poligami

Dengan sistem pemilu serentak hari ini, tentu Golkar menyadari limpahan suara elektoral di 2019 tidak bisa dibajak begitu saja oleh PDIP dengan klaim trademark Jokowi. Salah satu cara memecah limpahan suara itu adalah dengan mengusung Airlangga menjadi cawapresnya Jokowi.

Sebenarnya, tanpa Golkar sekalipun Jokowi tetap bisa melenggang dengan koalisi yang tersisa. Tapi sebagai partai pemenang kedua pemilu 2014 berbahaya jika Golkar keluar dari barisan koalisi petahana. Golkar keluar dari koalisi petahana maka opsi poros ketiga akan muncul dan kemungkinan Jokowi menang menjadi kecil.

Sebagai partai pemenang kedua di 2014 tidak berlebihan jika Airlangga meminta posisi cawapres kepada Jokowi. Jika tidak, lebih baik Airlangga dan Golkar keluar barisan secara tertib demi menyelamatkan tradisi Golkar (mengusung kader menjadi capres maupun cawapres) dan menyelamatkan perolehan suara nasional di 2019.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here