ICJR Nilai Pasal Makar Bagi Orang Teriak-teriak di Demo Tidak Memenuhi Unsur Makar

0
ICJR Nilai Pasal Makar Bagi Orang Teriak-teriak di Demo Tidak Memenuhi Unsur Makar

PolitikToday Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat pasal makar tak bisa menjerat HS, pria yang berteriak akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo dalam demo damai depan Bawaslu. Sebab, HS tidak memiliki dugaan kuat memenuhi unsur makar.

“Pasal 104 KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat orang yang mengancam akan membunuh presiden pada saat suasana demonstrasi tersebut,” ungkap Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/5/2019).

“Menyebutkan atau bahkan mengancam akan membunuh presiden bisa jadi merupakan suatu delik pidana, namun belum bisa dinyatakan sebagai pidana makar,” tukas Erasmus.

Sebelumnya, HS terekam dalam sebuah rekaman video yang viral mengaku siap memenggal kepala Jokowi saat ikut demonstrasi di depan Gedung Bawaslu, Jumat (10/5).

Polisi kemudian menetapkan HS sebagai tersangka dengan Pasal 104 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP, Pasal 336 dan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Erasmus menerangkan bahwa delik makar tidak bisa berdiri sendiri. Pasal 104 KUHP, memiliki dua unsur; makar dan maksud membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah.

Lebih lanjut, pengaturan makar dimuat dalam pasal 87 KUHP. Pasal itu menyebut dua syarat makar, yakni niat dan permulaan pelaksanaan.

Lebih lanjut, kata Erasmus, Polisi mesti dapat membuktitkan HS sudah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan dengan maksud untuk membunuh presiden.

“Kuncinya tetap, permulaan pelaksanaan itu harus dengan logis dan terukur dapat membunuh presiden,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pernyataan HS “siap memenggal presiden” itu dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, Erasmus meminta perlunya melihat konteks lokasi pengucapan ancaman memenggal presiden itu. Yakni, aksi demo kelompok oposisi terkait dugaan kecurangan pemilu di depan Bawaslu.

“Kembali ke pertanyaan awal, apakah seseorang yang berteriak teriak akan memenggal kepala presiden bisa dikenakan pidana makar?” tukasnya.

“Perlu juga ditelusuri suasana kebatinan dari orang yang mengancam presiden tersebut, apakah tindakan itu dia lakukan tidak serta-merta karena ada dalam kerumunan masa yang sepertinya memang sedang berseberangan dengan Presiden Jokowi,” tutupnya.

Baca juga  Agum Gumelar Bicara Soal Peristiwa 98, Arsul: Agum Bukan dari TKN

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here