Impor Beras Lagi, Kebutuhan Siapa?

0
Impor Beras Lagi, Kebutuhan Siapa?

PolitikToday- Keputusan untuk impor beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 1/2018 sejumlah 500 ton menuai pro dan kontra. Rencana pemerintah mengimpor beras pada Januari 2019 untuk menutupi stok pangan di tahun 2019.

Pengamat Kebijakan Publik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengkritisi tentang kebijakan impor beras. Persoalan impor sudah bisa dikategorikan sebagai ‘skandal’ yang sulit ditemukan jalan keluar dari ketergantungan impor.

“Dari berbagai kajian yang kita ikuti, sepertinya masalah skandal impor ini terutama produk pertanian. Sangat sulit jalan keluarnya,” ungkap Daeng, dalam diskusi bertajuk “Impor pangan kebutuhan siapa?” di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Daeng menunjukkan ada selisih atau margin dari data impor beras di 2018 mencapai 40 persen dari produksi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

“Bayangkan, ada selisih produksi oleh Kementan 40 persen lebih? Itu skandal, ngawur!” tukasnya.

Baca juga  Undang-Undang Pers Terbentur UU ITE, Laoly: Akan Kita Bahas Bersama Kemkominfo

Daeng menyebutkan bahwa terjadi disorientasi terhadap ketahanan pangan nasional antara dua kementrian.

“Orientasinya project di masing-masing lembaga. Bukan strategis oriented. Kemendag punya orientasi sendiri, Kementan punya data sendiri, ini data dibuat kacau,” bebernya.

Setyo juga mempertanyakan impornya belum masuk awal tahun 2019, “malah impor di waktu panen raya,”

Setyo mengutarakan bahwa ketahanan pangan nasional bergantung pada kebijakan impor. Terlebih, terjadi di tahun-tahun politik.

“Intinya kita sangat tergantung dari impor. Ini sudah berulang-ulang terjadi. Karena tidak ada kesinambungan politik pangan,” tukasnya.

Acara diskusi turut dihadiri Martin Sulabesi (Direksi Perhimpunan Advokat ProDem, Salamudin Daeng (AEPI), Lieus Sungkharisma Komtak (Komunitas Tionghoa Anti Korupsi), dan Andreas Santosa Paraera (pakar kebijakan publik).

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma menyatakan bahwa masalah impor merupakan sikap mental, yang terkadang hanya dimanfaatkan segelintir orang untuk mencari keuntungan.

Baca juga  Sudirman Said beberkan Alasan Lain BPN Prabowo Sandi Pindah ke Jateng

“Kayaknya pertanyaan ini udah tahu lah impor pangan. Masalahnya nggak ada yang niat untuk berantas ini, nggak ada,” ungkap Lieus sebagai pembicara.

Lieus menilai bahwa Indonesia adalah negeri agraris, kok masih harus impor beras. Padahal iklim di Indonesia amat kondusif untuk bercocok tanam.

Dia menduga, memang ada permainan dagang untuk bisa impor, sehingga bisa mengambil keuntungan.

“Kalau swasembada pangan terwujud, pejabatnya kagak dapat. Dari dulu tuh dagang, dapet ijin pakai duit, ini itu pakai duit,” tandasnya.

(hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here