Independensi Bawaslu Diobok-Obok Penguasa

0
Independensi Bawaslu Diobok-Obok Penguasa

Debat capres dan cawapres akan segera digelar pada Kamis (17/1/2019) mendatang. Masing-masing paslon tentu sudah mempersiapkan jurus jitu untuk meraup simpati masyarakat. Dan masyarakat lah menentukan pemimpin bangsa melalui pilihan mereka untuk lima tahun kedepan.

Namun disini penulis merasa badan pengawas pemilu (Bawaslu) kecolongan. Pasalnya, pemaparan visi dan misi oleh paslon 01 Joko Widodo- Ma’aruf Amin sudah berlangsung tadi malam (Minggu, 13/1) dan disiarkan langsung oleh lima stasiun televisi swasta.

Berdasarkan Pasal 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, visi misi merupakan salah satu bagian dari kampanye.

Peraturan KPU (PKPU) Kampanye Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa iklan kampanye di media massa hanya boleh dilakukan pada 21 hari jelang masa akhir kampanye yakni dimulai 23 Maret 2019 dan berakhir 13 April 2019.

Apa yang dilakukan oleh Paslon 01 masih di pleno kan  bawaslu. Bawaslu menduga dalam salah program bertajuk ‘Visi Presiden lima tahun kedepan’ tersebut terdapat pelanggaran karena mengandung substansial atas visi dan misi paslon yang diusung oleh 9 parpol tersebut.

Di dalam program tivi itu, paslon nomor urut 01 Jokowi-Amin telah menyampaikan visi dan misi sebagai presiden untuk lima tahun ke depan.

Penulis sepakat, kalau paslon nomor urut 01 sudah dipastikan melanggar aturan Pemilu. Dimana dalam  Pasal 274 menyebutkan visi-misi dan program masuk sebagai bentuk materi kampanye.

Baca juga  Pilpres Gaduh, Bukti Demokrasi Mundur

Dalam video yang saya lihat, Jokowi sangat melanggar. Pasalnya, petugas partai PDIP tersebut menyampaikan sejumlah hal seperti program rumah untuk milenial, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, hingga menyampaikan beberapa persoalan yang telah diselesaikan selama dia menjabat.

Kembali penulis tegaskan di tulisan ini, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 pun jelas. Dimana Pasal 24, disebutkan bila kampanye di televisi baru dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

Sudah jelaskah? Makanya disini tampak sekali Bawaslu sudah diobok-obok penguasa!

Selain itu, Jokowi nyata menyampaikan misi yang akan dilakukan agar visi memimpin selama lima tahun bisa tercapai. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas yang berbeda untuk perumahan.

Fasilitas keuangan perumahan disebut Jokowi akan lebih memudahkan keluarga muda mendapatkan perumahan. Tentu tidak fair, jika video yang sudah tersebar dan diselenggarakan live di 5 chanel televisi akan menguntungkan paslon 01 untuk meraup simpati masyarakat. Terlebih kaum muda (Milenial).

Sebenarnya, jika Bawaslu bersikap tegas, lembaga pengawas pemilu ini bisa saja menghentikan acara tersebut. Karena lokasi dan siapa yang tampil menyampaikan visi dan misi nyata melanggaran peraturan berlaku.

Seperti kasus-kasus sebelumnya. Dimana Anies Baswedan dengan cepat dipanggil untuk dimintai keterangan atas kedatangan dan simbol dua jari Gubernur DKI tersebut di acara partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Baca juga  Bawaslu Bogor Akan Putuskan Nasib Anies Baswedan Hari ini

Sedangkan kepala daerah lainya tidak dipanggil. Padahal di media massa banyak memberitakan beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing menyatakan dukungan melalui gestur tangan kepada paslon 01.

Yang menjadi pertanyaan saya ialah, apa benar Bawaslu kita masih independen seperti dulu? pastinya sebelum negeri ini dipimpin Jokowi. Semua tampak tak netral. Sebut saja TNI dan Polri. Kepala daerah dan Menteri. Semuanya dikuasai pemerintahan sekarang.

Kalau begitu, bawaslu harus segera memberitakan pelanggaran ini kepada klayak ramai. Jika salah katakan salah, jika benar maka katakanlah benar. Masyarakat jangan dibodohi terus. Semua kayak direkayasa oleh penguasa.

Hari ini giliran Paslon 02, Prabowo-Subianto yang tampil dihadapan jutaan mata menyaksikan. Masyarakat bisa melihat pemaparan dari masing-masing calon lewat lewat televisi, maupun video streaming. Sehingga tidak ada kecurangan bisa dilakukan oleh masing-masing paslon. Terlebih penguasa. Dimana Jokowi berperan sebagai petahana yang seharusnya hak Presidennya dicabut karena menjadi peserta pemilu presiden April nanti.

Usep Permato

Pemerhati Politik dan Pecinta Bawaslu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here