Inisiatif Revisi UU MD3 dan UU KPK Salahi Regulasi

0

Rapat Paripurna DPR sepakat revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif DPR. Dua undang-undang ini merupakan kelanjutan dari rencana yang sempat ditunda pada 2017 silam. Mengingat, masa jabatan DPR RI berakhir pada Oktober mendatang.

Revisi UU MD3 dilakukan untuk mengubah poin tentang jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 dari lima menjadi 10 orang. Sudah barang tentu, hasrat merevisi muncul dari beberapa parpol yang haus akan kursi jabatan jelang masa kerja berakhir. Pun demikian, sahwat untuk merebut posisi empuk tetap berlanjut pada periode mendatang (2019-2024). Jika dianalogikan, revisi menambah jumlah pimpinan MPR jadi 10 orang bukanlah politik legislasi untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan parpol untuk memuaskan syahwat mereka lewat pembagian kursi. Minimal sampai masa bakti berakhir.

Sedikit bergeser ke belakang, Undang-undang ini sudah beberapa kali di revisi. Awal revisi pernah dilakukan pada 2014 silam. Kemudian 2018 kembali dilakukan perubahan. Substansi nya tetap jumlah pimpinan MPR. Namun, manfaat nya bagi masyarakat tidaklah ada. Hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berada di parpol.

Sementara, revisi UU KPK juga jadi isu menarik untuk disimak. Produk hukum yang diterbitkan pada 2002 tersebut kini diotak-atik demi sekelompok orang juga. Terdapat empat poin yang dirasa harus direvisi, yakni penyadapan, dewan pengawas, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan pegawai KPK.

Mengacu kepada aturan ke tata negaraan, Pengesahan tersebut melanggar hukum lantaran  tidak termasuk RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.

Baca juga  Tak Ditanam dalam 30 Hari, Gubernur Sumbar Instruksikan TNI Ambil Alih Lahan Petani

Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Tak hanya itu, revisi terhadap Undang-undang ini barang tentu ikut menabrak aturan yang secara teknis telah dibuatnya sendiri, yakni Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI. Bunyi pasal itu ialah Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

Pada Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan. Jadi kedua revisi terhadap Undang-undang ini meski  telah menjadi usul inisiatif DPR tidak berguna bagi kemaslahatan orang banyak.

Oleh: Jhon Travolta

Peduli Masyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here