Intimidasi dan Persekusi dalam Ranah Demokrasi ala Jokowi

0
2665
Intimidasi dan Persekusi dalam Ranah Demokrasi ala Jokowi

Aneh rasanya membaca kesan panik di kubu Joko Widodo (Jokowi) menghadapi gerakan kaum oposisi. Padahal kubu ini selalu klaim diri sebagai pemenang meski pertandingan belum dimulai. Dengan angkuh mereka mengusung-usung hasil survei yang cenderung menguntungkan bacapres Jokowi.

Tetapi di lain sisi, semua sumberdaya justru didentumkan untuk menghabisi suara-suara kaum oposisi. Bahkan sekalipun tindakan itu melanggar nilai demokrasi, etika politik bahkan mungkin hukum.

Mulai dari dugaan kampanye menteri-menteri kabinet, hingga himbauan agar TNI/Polri jadi humas pemerintah. Kini lebih parah lagi. Masyarakat diajak untuk menolak agenda-agenda kaum oposisi. Bahkan sampai-sampai mengganggu operasional bandara.

Melalui tangan relawan dan para “preman” konon “diinstruksikan” secara formal untuk melakukan aksi tandingan dimana saja kelompok oposisi melakukan kegiatan aksi deklarasi dan diskusi.

Pendakwah yang tidak ada sangkut-pautnya pun turut mengalami intimidasi sehingga terpaksa membatalkan kegiatannya. Meski dialas dengan kekhawatiran akan HTI, publik paham bahwa ini akibat si ustadz dinilai dekat dengan kalangan yang berseberangan dengan penguasa.

Baca juga  Kampanye Medsos Pilpres 2019 Minim Pendidikan Politik

Puncaknya. Polri ikut-ikutan bermain dengan mengeluarkan keputusan menolak mengeluarkan izin kegiatan #2019GantiPresiden. Padahal nyata-nyata kegiatan penyampaian pendapat tidak perlu izin, cukup pemberitahuan. Bukankah ini berarti polisi telah melanggar UU?

Bahkan Pemda NTT turut terseret-seret. Sudah memastikan menolak kegiatan oposisi di daerahnya. Miris sekali. Pemda yang semestinya netral dari geliat politik praktis malah terkesan memihak.

Parahnya, semua ini dibungkus dengan tudingan bahwa kegiatan #2019GantiPresiden sebagai tindakan adu domba dan perbuatan makar karena diperkirakan akan menegakkan khilafah. Sebuah tuduhan yang masih berbasis prasangka daripada bukti data dan fakta.

Entah apa ini adalah tindak lanjut dari pidato Jokowi pada satu pertemuan tim relawan, agar tidak takut melawan dan harus siap “berkelahi”? Terlepas dari provokasi itu, telah nyata terjadi pembungkaman suara-suara berbeda. Tragisnya, ini terjadi di alam demokrasi dan dengan penanganan yang tidak adil. Bahkan juga adanya upaya-upaya pembungkaman hak-hak demokratis warga masyarakat secara otoriter. Muaranya adalah tindakan intimidasi dan persekusi.

Baca juga  Jokowi-Ma’ruf Target Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Sebaiknya, Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi kondisi negara bersikap cepat dan bijak dalam menyikapi kondisi ini. Tidak cukup dengan foto bareng Prabowo, secara tegas Jokowi mesti memberikan arahan kepada pendukungnya untuk berhenti menerapkan gaya politik yang tak beradab. Dan bagi pelanggarnya, siapa pun dia, harus dituntut di depan hukum.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya spiral kekerasan. Jangan sampai aksi kekerasan dibalas dengan aksi kekerasan lainnya, dan terus merembet. Indonesia sedang dipusingkan dengan perkara ekonomi, tentang dolar yang sudah menjejak Rp 15 ribu. Jangan ditambah masalah gesekan sosial yang tidak terkendali.

Oleh: Arif Rahman Hakim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here