Istana Kembali Tersandung Skandal Korupsi

0
Kader PDI Perjuangan, Fahmi Habsyi alias Ali Fahmi bersama Adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo. Fahmi Habsyi yang tersandung kasus suap Bakamla, hingga kini tidak diketahui keberadaannya oleh KPK.

Isu korupsi kembali menggoyang Istana. Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut ikut terlibat dalam skandal suap terhadap pejabat negara. Penguasa gonjang-ganjing memberikan bantahan.

Namun, bukannya mendukung KPK menuntaskan perkara, Istana justru menuding ada upaya pencatutan nama. Hasilnya seakan bisa ditebak. Pada akhirnya, skandal ini juga hanya akan mengendap begitu saja.

Sebuah fakta mencengangkan muncul dalam proses persidangan dugaan kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi mengaku dikenalkan oleh kader PDI Perjuangan, Fahmi Habsyi alias Ali Fahmi, kepada keluarga Jokowi ketika sedang mengawal anggaran proyek Bakamla.

Ali Fahmi yang merupakan staf kepala Bakamla itu memperkenalkan tiga orang. Ketiganya merupakan keluarga Jokowi dari Solo. Pertama adalah paman, kedua adik, dan yang ketiga adik ipar presiden.

Menurut Fayakhun, pertemuan itu terjadi pada 2016. Kala itu, Ali Habsyi mengatakan kepada dirinya, bahwa proyek pengadaan di Bakamla didukung penuh oleh penguasa. Karena itu, ia diminta untuk mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla.

Dalam perkara ini, Fayakhun didakwa menerima suap berupa USD 911.480 atau sekitar Rp 13 miliar dari Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Fahmi merupakan pengusaha yang akan mengerjakan proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla.

Selain Fayakhun, Fahmi juga memberikan uang kepada Ali Habsyi sebesar Rp 54 miliar. Sayang, sejak 2017 hingga saat ini, KPK mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan politikus PDIP tersebut.

Ini juga yang dijadikan alasan oleh lembaga antirasuah itu untuk tidak mengusut keterlibatan keluarga Jokowi. Ali Habsyi menghilang, sehingga terdapat missing link untuk mengungkap peran ketiga orang dekat Istana tersebut.

Tentu saja, bagi publik, alasan seperti ini terasa mengada-ada. Mereka tidak yakin KPK memiliki nyali untuk mengusik keluarga Jokowi. Karenanya, dibuatlah seakan mereka kesulitan untuk melakukan pembuktian.

Skandal Pajak

Hal seperti ini dulu juga pernah terjadi. Adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo, disebut terlibat dalam kasus suap pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) dan pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Dalam persidangan terungkap, Arif pernah melakukan pertemuan dengan Country Direktur PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair pada November 2016 lalu di Solo Jawa Tengah. Saat pertemuan itu, Rajamohanan membawa dua buah koper besar yang berisi uang Rp 1,5 miliar.

Selain Arif, nama Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, juga muncul di persidangan. Nama dia disebut oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Pada kesaksiannya, Haniv mengaku pernah dipanggil Luhut.

Kala itu, ia diminta untuk membatalkan sejumlah surat Pencabutan Kena Pajak (PKP) karena adanya protes dari sejumlah pengusaha asal Jepang. Bahkan, menurut Luhut, Dubes Jepang juga menyampaikan protes itu kepada presiden.

Usai pertemuan, Haniv langsung menghubungi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Tak lama kemudian, pencabutan PKP terhadap sejumlah perusahaan pun dilakukan, termasuk PKP terhadap perusahaan Rajamohanan.

Setahun berlalu, skandal ini mengendap begitu saja. Hening. KPK tampak tak berkutik untuk menjerat adik ipar penguasa tersebut. Meski sejumlah bukti telah terpapar jelas di depan mata.

Inilah yang terjadi jika hukum sudah tidak berdaya. Hukum hanyalah gertakan verbal yang berpura-pura mengganyang kejahatan, tetapi di belakang berkompromi karena ketidakberdayaan.

Penegakan hukum di negeri ini sudah menjadi utopia, karena penguasa dan kroni-kroninya bisa berbuat apa saja, tanpa ada hukuman dan konsekuensinya.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here