Jadi Tahanan KPK, Cagub Lampung ini Masih Berkampanye

0
Jadi Tahanan KPK, Cagub Lampung ini Masih Berkampanye
Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

PolitikToday – Meski telah berstatus tahanan KPK, calon gubernur Lampung, Mustafa masih menyempatkan diri berkampanye. Hal itu dilakukannya sebelum masuk menuju ruang pemeriksaan. Mustafa menemui wartawan yang menunggu di depan Gedung KPK.

“Nomor 4 kece, insya Allah menang, hidup…,” kata Mustafa, di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Bupati Lampung Tengah yang telah terdaftar di KPU itu berpesan kepada para pendukungnya untuk tetap mendukungnya dalam Pilgub Lampung.

“Saya berharap seluruh pendukung terus luruskan niat, niat lurus, maju terus. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, mengharapkan Lampung yang sejahtera bisa tercapai dan terwujud dengan baik. Terima kasih,” kata Mustafa, yang maju Pilgub dengan diusung Partai Nasdem, PKS dan Hanura.

Sebelumnya Kuasa Hukum Mustafa mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan izin kampanye kliennya. Mereka beralasan Mustafa telah kooperatif memudahkan KPK melakukan penyelidikan perkara.

Baca juga  Komisi III: RUU Jabatan Hakim Mendesak diselesaikan, KPK Tangkap Hakim Korup

Apalagi jika mempertimbangkan peraturan penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 1 tahun 2015, dan 2014.

Dalam aturan itu disebutkan, semua pasangan calon tidak menghilangi dan tidak menghalangi hak politiknya serta tetap mempunyai hak kampanye dari tahapan pilkada.

“Kami mengajukan permohonan izin kepada KPK untuk penangguhan penahanan dan izin mengikuti kampanye sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU,” kata Sofyan Sitepu, Rabu (21/2/2018).

Jadwal kampanye pasangan calon kepala daerah ditetapkan berlangsung sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Baca juga  Ditanya Soal Kasus Novel Baswedan, Jokowi Minta Wartawan Tanya Kapolri

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Terhitung sejak 16 Februari 2018, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Mustafa di Rumah Tahanan KPK.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here