Jangan Berkilah, Jokowi Bagi-bagi Sembako Itu Bukti Anjloknya Daya Beli Masyarakat

0
Jangan Berkilah, Jokowi Bagi-bagi Sembako Itu Bukti Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Kegiatan Presiden Joko Widodo membagikan sembako di sela kunjungan kerja menuai sorotan. Konon anggarannya berasal dari pos Bantuan Presiden (Banpres) yang dikelola oleh Sekretariat Presiden yang berada di bawah Sekretariat Negara. Isinya pun murni sembako, bukan amplop berisi uang sebagaimana isu yang belakangan tersiar.

Disebutkan pula pembagian sembako ini tidak punya tujuan politik. Bukan demi tujuan Pilpres 2019. Ini murni untuk mengurangi beban masyarakat dalam membeli kebutuhan pokoknya.

Saya tidak ingin masuk ke ranah etika politik pantas-tidak pantas pembagian sembako di kala kunker seorang presiden. Tidak juga benar-salah pembagian bantuan tersebut dititipkan kepada kepolisian setempat.

Saya lebih tertarik pada alasan resminya itu: mengurangi beban masyarakat dalam membeli kebutuhan pokoknya. Alasan ini menarik mengingat selama ini pemerintah mengklaim ekonomi baik-baik saja. Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi masih terus bergerak naik, pengangguran terkikis karena lapangan kerja terus dibuka, kemiskinan terus menurun. Tidak ada penurunan daya beli, yang ada hanya pergeseran dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital.

Baca juga  Presiden AS Ke 41 Meninggal Dunia, SBY Sampaikan Belasungkawa

Intinya jor-joran pembangunan infrastruktur yang menyedot APBN tidak terkait langsung dengan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Narasi ini tentu bertolak-belakang dengan pembagian sembako tersebut. Pembagian sembako adalah bantuan pemerintah yang paling dasar bagi rakyatnya, bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang paling dasar yakni urusan dapur.

Pembagian sembako berbeda dengan hadiah sepeda yang lebih menyasar kebutuhan tersier. Mereka yang patut menerima bantuan sembako adalah kalangan yang daya belinya sudah tidak cukup lagi buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika bukan bagi kalangan ini, jelas bantuan itu salah sasaran.

Jadi, apabila seorang Presiden sudah bagi-bagi sembako artinya ada yang tidak beres dengan daya beli masyarakat. Ada ketimbangan antara pendapatan dengan kebutuhan yang hendak diisi lewat pembagian sembako itu.

Jika pembagian sembako ini hanya dilakukan di Sukabumi, maka kita bisa menyebutnya sebagai satu kasus. Tetapi bagaimana bila Presiden juga bagi-bagi sembako di Wonosobo, Tasikmalaya, Bogor, Banjar Jayapura, Sleman, Banjarmasin, Padang, dan banyak lagi daerah lainnya. Bukankah ini indikator turunnya daya beli masyarakat sudah terjadi secara nasional?

Baca juga  Yusril Ajukan Uji Materil Nasib Guru Honorer Ke MA

Pakai logika saja. Jika mereka orang-orang berkecukupan, masakan Jokowi akan memberikan bantuan sembako? Jika mereka orang-orang berkecukupan  tentu yang akan diberikan adalah sepeda, beasiswa kuliah S3 atau tambahan modal usaha, atau potongan pajak. Bukan malah tepung terigu, gula atau minyak goreng.

Jika sudah begitu, mengapa pemerintah ngotot bahwa daya beli masyarakat tidak anjlok?

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here