Jeblok di Pilkada, Akibat Megawati dan PDIP Ingkar Janji

0
1452
Jeblok di Pilkada, Akibat Megawati dan PDIP Ingkar Janji
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi partai kepada Bacagub Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dalam acara penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP di Jakarta, Kamis (4/1). (ant)

PolitikToday – Pilkada Serentak 2018 ternyata tidak menjadi ajang kejayaan PDIP. Partai berlogo moncong putih ini diketahui kalah di beberapa daerah. Hasil hitung cepat mayoritas lembaga survei, PDIP kalah di provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Pengamat politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra menilai, kekalahan PDIP bukti pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkurang.

“Pengaruh Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP, the ruling party, menurun,” kata Iwel, Kamis (28/6/2018).

Jelas dia, ini tanda-tanda alam bahwa di internal PDIP sendiri juga perlu dilakukan reformasi. Posisi ketua umum perlu dievaluasi untuk penyelematkan partai di masa mendatang.

“Tapi masalahnya, apakah itu berani dilakukan. Karena Ibu Megawati identik dengan PDIP, dia figur sentral,” tutup Iwel.

Baca juga  Koalisi Jokowi Siapkan 25 Jubir Per Parpol

Terkait, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin,menyebut anjloknya suara PDIP lantaran kurangnya konsisten dengan janji yang telah direncanakan sebelumnya.

“PDIP harus konsisten untuk dekat dengan wong cilik, perjuangkan rakyat kecil. Jangan ditinggalkan,” ungkap Ujang, Kamis (28/6/2018).

Ia mengatakan saat ini PDIP telah lupa setelah berkuasa, sehingga meninggalkan konstituen mereka dengan jargon wong cilik.

“Jika sudah berkuasa akan cenderung lupa. Lupa siapa yg mendukung dan lupa siapa yg memilih,” kata Ujang.

Lanjutnya, 10 tahun kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP menjadi lawan politik nomor wahid.

“Itu tadi. Jika sudah berkuasa akan cenderung lupa. Lupa siapa yg mendukung dan lupa siapa yg memilih,” lanjutnya.

Ujang menyebut, kekuasaan akan membuat jurang pemisah antara rakyat yang memilih partai juga dengan anggota DPR yang dipilihnya. Karenanya, PDIP disarankan untuk mengevaluasi kinerja.

Baca juga  Demokrat: Prabowo yang Minta AHY, Bukan Kami

“Intinya PDIP harus evaluasi, agar tidak ditinggalkan konstituennya. Kekalahan pilkada momentum untuk evaluasi tersebut,” ujarnya.

Jika saja PDIP konsisten dekat dengan rakyat, menurutnya calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP kemungkinan bisa menang.

“Sekarangkan kalah, artinya rakyat juga berhak untuk mengevaluasi dukungan kepartaiannya, Ketika sudah tidak memperkuangkan kepentingan rakyat lagi, maka rakyat akan berpaling atau bahkan menghukumnya untuk tidak memilihnya lagi,” papar Ujang.

(rt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here