#Papua Jejak Langkah Para Presiden di Tanah Papua

0
ilustrasi masyarakat Papua. (puncakjayakab)

Reformasi membawa perubahan signifikan bagi pembangunan tanah Papua. Pola pembangunan yang jawasentris mulai bergeser sejak naiknya B.J. Habibie. Presiden ke-3 RI tersebut menandatangani UU 45/1999 yang menjadi dasar pemekaran Irian Jaya Barat dari provinsi Irian Jaya. Belakangan masyarakat meminta nama “Irian” diubah jadi “Papua”. Aspirasi ini terwujud pada era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden ke-4 RI K.H. Abdurahman Wahid meletakan pondasi pembangunan baru bagi tanah Papua. Menyikapi suara-suara masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI, Gus Dur membentuk tim kecil beranggotakan tiga mantan gubernur Papua. Mereka adalah Isaac Hindom, Acub Zainal dan Barnabas Suebu.

Hasil kerja ketiga tokoh Papua itu dilaporkan kepada Gus Dur, lalu didiskusikan bersama SBY yang saat itu menjabat menkopolkam. Ketika itu SBY menyampaikan pandangan tentang Wide Range Autonomy (otonomi yang lebih luas) bagi masyarakat Papua.

“Ketiga kata itu, membuka jalan untuk lahirnya UU tentang Otonomi Khusus Papua. Ketiga kata itu adalah pilihan politik, pilihan strategis, untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua secara mendasar, menyeluruh dan bermantabat,” tulis Barnabas Suebu dalam “Energi Positif”, 2009. Belakangan, UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua ditandatangani Gus Dur. Kemudian disempurnakan oleh SBY lewat Perpu 1/2008.

Gus Dur kemudian dikenal menerapkan diplomasi kemanusiaan di Papua. Misalnya Bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan sebagai simbol budaya, dan mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua.

Proses pemekaran Papua Barat dilanjutkan Megawati Soekarnoputeri. Presiden ke-5 RI resmi mengangkat Abraham Octavianus Atuturi sebagai pejabat gubernur Papua Barat pada tahun 2003. Selain itu, pembangunan Papua di era pemerintahan Megawati relatif tidak terdengar.

Publik baru terkejut saat aktivis sekaligus jurnalis Dandhy Dwi Laksono menulis “SUU KYI dan MEGAWATI”. Dandy membandingkan keduanya dalam konteks, mengutip tulisan Dandhy, ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi […] tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan”.

Ketika Megawati memimpin Indonesia, Papua memang bergolak lagi. Dokumen KontraS dan Elsam mencatat pembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, kurang dari empat bulan setelah Megawati berkuasa. Disusul kasus penembakan oleh “orang tak dikenal” terhadap Else Bonay Rumbiak dan Mariana Bonay, istri dan anak Johanis G. Bonay, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua, pada Desember 2002.

Sementara pada Juli 2004, Komnas HAM merilis laporan Tragedi Wamena-Wasior terkait pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003. Ada pula soal pemindahan secara paksa terhadap penduduk di 25 kampung. Selama masa pemindahan paksa itu, sebanyak 42 orang meninggal karena kelaparan.

Baca juga  Tuah SBY Kepada Warga Pacitan di Kota Bertuah
Tiga Agenda Besar SBY

Terpilihnya SBY lewat pilpres secara langsung membawa angin segar bagi pembangunan bumi cenderawasih. Papua menjadi agenda prioritas pemerintahan. SBY melakukan perubahan pendekatan, terobosan pembangunan, dan berbagai jejak langkah dalam satu dasawarsa kepemimpinannya. Dalam upaya ini SBY menerapkan tiga agenda besar untuk Papua.

Rekonstruksi UU 21/2001 menuju RUU ‘Otonomi Khusus Plus’.

SBY meyakini otonomi khusus menjadi solusi adil, menyeluruh, dan bermartabat. Sejumlah pendekatan yang humanis, dialogis, dan kultural ditempuh. Kebijakan afirmasi terus diberikan untuk mengejar ketertinggalan Papua dari daerah lainnya. Salah satu langkah besar yang ditempuh adalah lewat pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan PP No.54/2004 yang termasyur sebagai ‘hadiah Natal’ bagi rakyat Papua.

Pengoptimalan pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua juga diikuti pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan untuk tanah Papua. Hal ini tergambar dari desentralisasi fiskal yang semakin meningkat sejak tahun 2005 hingga 2014. Kemiskinan di tanah Papua menurun sebesar 11,23%

Tetapi SBY tidak menutup mata dengan permasalahan yang masih melekat dalam pelaksanaan otsus. Dari hasil evaluasi 12 tahun terakhir, pada akhir masa jabatannya SBY mendorong diterbitkannya kebijakan ‘Otonomi Khusus Plus’ bagi Papua.

Penyelesaian konflik menuju Papua Tanah Damai.

Pendekatan humanis, bijaksana, dan dialogis menjadi pilihan yang ditempuh. Ketika kunjungan ke Merauke tahun 2005, SBY memohon maaf atas kesalahan kebijakan masa lalu yang tidak tepat di Tanah Papua, dan terus memperbaiki kebijakan agar tepat. Perdamaian melalui Pembangunan (peace through development) menjadi pilihan pendekatan SBY dalam mengelola rekonsiliasi dan reintegrasi sosial di Tanah Papua

Itu sebabnya SBY terus menyapa rakyat Papua. Juga membuka pintu dialogis dengan kelompok-kelompok strategis Papua. Tercatat sejak 2004 hingga 2014, SBY telah mengunjungi Merauke, Jayawijaya, Yahukimo, Timika, Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Manokwari, Teluk Wondama, Sorong dan Raja Ampat. Semua ini dilakukan dalam kerangka menjaga keutuhan wilayah NKRI dan mempertahankan kedaulatan negara.

Melanjutkan pembangunan Tanah Papua yang komprehensif dan ekstensif.

Selama memimpin Indonesia, SBY mencurahkan perhatian untuk langkah-langkah percepatan pembangunan untuk rakyat Papua berbasis kewilayahan.

Agenda pembangunan Papua dimasukkan khusus di dalam RPJMN 2009-2014 agar menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dari sisi regulasi, SBY pernah menetapkan ‘New Deal for Papua’ yang dimasukkan ke dalam Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Baca juga  ‘Dikuliti’ Media Online, Warganet Sebut Guntur Romli Katarak

Di era KIB II inpres ini dikoreksi lewat PERPRES No. 65/2011 perihal Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Kebijakan “New Deal for Papua” ini diikuti oleh kenaikan anggaran sektoral untuk Papua dan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Pembangunan Infrastruktur Jokowi

Pemerintahan Jokowi relatif menerima keuntungan dari pondasi yang dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya. UU 21/2001 sudah melapangkan jalan pemerintahan pusat di tanah Papua. Konflik-konflik besar relatif menurun. Aktivitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tanah Papua sudah jauh lebih baik dari era sebelum reformasi.

Pemerintahan Jokowi mencoba membangun citra fokus pada pembangunan infrastruktur di tanah Papua. Tetapi hal ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintah sebelumnya. Pembangunan Trans Papua contohnya.

Data yang dirilis detikfinance akhir Mei 2015 menunjukan dari panjang Trans Papua sejauh 4.415 km sudah terhubung 3.508 km di mana 2.112 km sudah diaspal. Padahal Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014.  Jarak waktu tujuh ini menggambarkan sebagian besar pembangunan Trans Papua berlangsung di era sebelum Jokowi.

Pembangunan Trans Papua memang tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi, agar jalan di Papua dan Papua Barat bisa tersambung. Tantangan paling berat adalah kondisi geografis berbukit-bukit, bergunung-gunung, dan sungai yang deras. Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sempat mengakui proses pembangunan Trans Papua juga banyak terkendala persoalan seperti masalah adat setempat dan kasus hukum.

Terkait infrastruktur lainnya juga dibangun bandara dan pelabuhan di tanah Papua. Ada lima bandara baru di era pemerintahan SBY, yakni Bandara Waghete, Bandara Stevanus Rumbewas, Bandara DEO, Sorong, Bandara Utarom, dan Bandara Wamena. Juga dilakukan pengembangan Bandara Sentani, Bandara Rendani dan Bandara Mozes Kilangin. Untuk sektor kelautan, dibangun Pelabuhan Dawai, Serui, Yapen, Papua dan Pelabuhan Mansinam, Manokwari, Papua Barat.

Semua infrastruktur transportasi diatas dirancang, dibangun atau dikembangkan era pemerintahan SBY. Namun ada beberapa infrastruktur yang kemudian diresmikan atau dikembangkan lagi di era pemerintahan Jokowi.

Baca juga lipsus “Tanah Papua” lainnya:

  1. Otonomi Khusus dan Pengentasan Kemiskinan di Papua
  2. Infrastruktur Tanah Papua, Dirintis Pendahulu Diklaim Pelanjut
  3. Jejak Langkah Para Presiden di Tanah Papua

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here