Jejak Putri Mahkota di Pusaran Skandal Menjijikkan

0
1431

PDI Perjuangan sedang dirundung isu tak sedap. Puan Maharani, si putri mahkota, penerus tahta sang ibunda di pucuk pimpinan partai politik yang tengah berkuasa, disebut-sebut terlibat dalam skandal mega korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Rumor ini sebenarnya sudah lama beredar, lantaran sejumlah elite partai berlambang banteng moncong putih ini, banyak yang diduga ikut serta dalam bancakan uang rakyat sekira Rp 2,3 triliun. Kala itu, si putri mahkota, adalah ketua fraksi, pemegang kendali PDIP di gedung Parlemen Senayan. Saat anak buah diduga bagi-bagi duit haram, agak sulit meyakini jika si bos tak ikut kecipratan.

Berdasarkan sejumlah fakta persidangan skandal korupsi KTP-el, bisa dirangkum ada tiga partai politik besar yang ikut bermain. Pertama tentu saja Partai Golkar. Parpol yang disebut menjadi ‘pemilik’ proyek KTP-el. Memang banyak anggota DPR dari parpol ini yang diduga terlibat skandal itu. Di antaranya Setya Novanto, Melchias Marcus Mekeng, Chairuman Harahap, Ade Komaruddin, Agun Gunanjar, dan Markus Nari. Novanto kala itu menjabat ketua Fraksi Golkar di DPR. Mekeng sebagai ketua Badan Anggaran DPR dan Harahap merupakan ketua Komisi II.

Parpol kedua adalah Demokrat. Mantan ketua fraksi parpol ini, Anas Urbaningrum, diyakini ikut terlibat. Bahkan, terpidana korupsi itu disebut termasuk penerima fee proyek terbesar, yakni 5,5 juta dolar AS. Jumlah ini hanya kalah dari jatah Novanto yang sebesar 7,3 juta dolar AS. Para loyalis Anas juga diduga kuat ikut kebagian uang haram ini. Seperti, Nazaruddin dan Mirwan Amir. Pengganti Anas di posisi ketua Fraksi Demokrat di DPR, Jafar Hafsah, juga disebut ikut kecipratan.

Parpol besar ketiga, yang kini tengah berkuasa, PDIP, tak kalah banyak menyumbang kadernya dalam pusaran skandal menjijikkan ini. Sejumlah nama disebut dalam persidangan. Di antaranya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Anggota DPR, Arief Wibowo. Mereka juga sudah berulang kali dipanggil oleh penyidik KPK terkait dugaan keterlibatan mereka. Anehnya, belum satupun dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Keanehan selanjutnya adalah hilangnya peran ketua fraksi parpol ini dalam pengungkapan skandal korupsi itu. Padahal, jejak kotornya sudah bertebaran di mana-mana. Seperti yang diungkapkan Novanto di persidangan. Ia mempertanyakan kenapa KPK belum juga memeriksa Puan Maharani. Ia ketua fraksi, tentu mengetahui semua seluk-beluk proyek ini. Lalu, kesaksian Ganjar di persidangan yang mengaku setiap perkembangan proyek KTP-el selalu dilaporkan kepada putri Megawati Soekarnoputri ini.

Kemudian, kesaksian terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, soal aliran dana ke tiga fraksi parpol besar, dengan kode ‘kuning’ untuk Golkar, ‘biru’ untuk Demokrat dan ‘merah’ untuk PDIP. Ketiga fraksi ini disebut menerima suap masing-masing Rp 150 miliar (kuning dan biru) dan Rp 80 miliar (merah). Tiga pengakuan ini tak bisa dipandang sebelah mata.‘Pemilik’ proyek sudah memberi indikasi, anggota Puan sendiri sudah mengakui bosnya mengetahui, dan tukang bagi-bagi uang telah bersaksi mengalirkan dana ke fraksi ‘merah’. Jadi, dugaan keterlibatan Puan dalam skandal ini sudah semakin kentara.

Ibarat seekor udang, yang seluruh kekuatannya ada di kepala. Apabila kepalanya sudah busuk, tentu seluruh badannya rusak pula. Maka wajar saja jika banyak kader parpol ini yang diduga terlibat dalam skandal. Tak mungkin Puan tak tahu dengan ‘permainan’ anggotanya di proyek ini. Menjadi tidak wajar, saat dua ketua fraksi lainnya sudah diyakini ikut menerima dan menjadi terdakwa, ketua fraksi yang satunya, yang kebetulan kini sedang berkuasa, malah tak kunjung diperiksa. KPK tak boleh tebang pilih. Kredibilitas mereka dipertaruhkan di kasus ini. Jangan mentang-mentang berstatus putri mahkota prapol penguasa, Puan justru dianakemaskan.

Apalagi kini ada sebuah konspirasi besar yang hendak menyeret nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan puteranya Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) ke dalam pusaran skandal ini. Ini jelas tak masuk akal. SBY selama menjabat tak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam proyek operasional dan teknis pengadaan. Terutama di proyek KTP-el. Sebab, pengadaan KTP-el ini merupakan proyek paling akuntabel selama 10 tahun pemerintahan SBY. Organisasi sistemnya dibuat secara pruden, penuh kehati-hatian. Mekanismenya penuh akuntabilitas, pengawasannya diatur dengan dengan seksama. Sejumlah kementerian dilibatkan, ada pengarah dan pengawas. Jika ada kemudian muncul skandal korupsi, itu semua terjadi di rumah para wakil rakyat. Utusan dari 240 juta penduduk negeri ini yang melabelkan diri sebagai orang terhormat.

Begitu pula dengan Ibas. Saat skandal terjadi, ia bukan ketua fraksi. Ia kala itu duduk di Komisi I, yang sama sekali tak berhubungan dengan proyek KTP-el. Pada 2009 itu, ketua Fraksi Demokrat adalah Anas, kemudian digantikan oleh Jafar. Keduanya memang disebut terlibat dan menerima sejumlah uang. Pada 2012, ketua fraksi parpol ini berganti lagi dan ditempati Nurhayati Ali Assegaf. Baru pada 2014, Ibas menempati posisi ini. Jadi tudingan ia terlibat, tak berdasar sama sekali.

Jadi, satu-satunya orang yang diduga kuat terlibat dan hingga kini belum tersentuh, hanyalah Puan Maharani. Putri mahkota yang juga digadang-gadang akan didapuk menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Minim prestasi dan tak pula dicintai – pernah disoraki ribuan guru karena menggantikan Jokowi di acara ulang tahun PGRI pada 2017 lalu – namun tetap berstatus sebagai pewaris tahta ibunda, di parpol yang justru memakai embel-embel demokrasi. Ironi.

Oleh: Patrick wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here