Jenderal Gatot dan Budaya Politik Indonesia

0
4237

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali jadi pemantik kehebohan publik. Dengan blak-blakan, ia menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini bukanlah demokrasi Pancasila sewaktu menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Ahmad Dahlan. Alasannya, yang terjadi untuk menetapkan dan menentukan sesuatu tidak lagi dengan cara mufakat, tetapi sering dengan voting atau suara terbanyak.

Kehebohan ini bukan hal baru. Sebelumnya Gatot telah berkali-kali menyindir pemerintah –di mana ia menjadi salah satu unsur di dalamnya – dengan membacakan puisi ‘Tapi Bukan Kami Punya’. Beberapa kehadirannya di media televisi juga menuai polemik publik.

Bagi saya pribadi, pernyataan Gatot adalah kesalahan fatal. Pertama, ada kesan Gatot tidak memahami apa yang disebut demokrasi Pancasila. Betapapun, dalam sistem demokrasi pengambilan suara terbanyak tak dapat dihindarkan. Pemilu, contohnya, adalah salah satu bentuk voting. Dan sejarah mencatat, pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, di masa kepemimpinan Bung Karno. Apakah dengan demikian Bung Karno, yang kita nisbatkan sebagai penggali dan perumus dari sila-sila pancasila itu, telah salah kaprah dalam menilai Pancasila sehingga merestui dilakukannya Pemilu 1955?

Esensinya, voting merupakan suatu rangkaian dari musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting. Tidak ada masalah dengan hal ini. Di DPR sendiri ada Badan Musyawarah (Bamus) sebagai forum pengambilan keputusan secara musyawarah. Keputusan yang diambil di tingkat komisi maupun sidang paripurna pun dilakukan secara musyawarah mufakat –jika kesepakatan tidak dicapai, lalu dilakukan pemungutan suara.

Baca juga  Jokowi Pilih Mahfud MD, Parpol Koalisi Akan Sesali Presidential Threshold

Kedua, Gatot seolah gagap menyikapi posisinya sebagai Panglima TNI. Sebagai “orang dalam” pemerintah, Gatot seharusnya menyampaikan kritikan terhadap kinerja pemerintah dalam sidang-sidang internal pemerintah. Kritikan tersebut pun seharusnya berorientasi perkara pertahanan-keamanan negara. Alih-alih, Gatot malah terkesaan gagal membatasi diri dan mewacanakan masalah-masalah politik, yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Akibatnya, pernyataan-pernyataan Gatot yang kental aroma politik itu menjadi sangat mungkin bias.

Lantas, apa yang mendorong Gatot untuk bersikap begini? Menelisik sepak-terjang Gatot, saya berasumsi ini ada hubungannya dengan transisi kekuasaaan nasional. Tegasnya, ia hendak mengejar kursi RI2 atau barangkali RI1. Ini bukan sesuatu yang mustahil.

Bagaimanapun, sampai sekarang, publik masih menilai Jokowi adalah pemimpin yang lemah. Jika konstelasi politik tetap seperti ini, ada potensi besar publik akan mencari sosok baru yang dinilai lebih tegas, lebih kuat dan lebih nasionalis dari Jokowi. Atau minimal, Jokowi butuh didampingi oleh sosok semacam itu dalam ajang Pilpres 2019.

Benar setiap orang memiliki hak politik, termasuk seorang Jenderal TNI. Tetapi ada aturan dan etikanya. Jika seorang jenderal ingin berkiprah di kancah politik maka ia harus berhenti dari dinas aktif militernya. Dia harus resign. rasanya tidak fair bila seorang jenderal aktif terkesan memanfaatkan jabatan militernya diranah politik. Bagi petahana yang ingin maju lagi, atau bagi para kompetitor, posisi seorang pejabat militer semacam itu tentu tidak elok.

Baca juga  TGB Dukung Jokowi; Skenario Bohongi Rakyat, Agen Jokowi atau Kena Ancam Kriminalisasi?

Terlebih, hal ini berpotensi merusak disiplin dan etika keprajuritan. Bisa-bisa, kelak, para perwira TNI turut bermain api, ikut-ikutan bermain politik untuk mewujudkan ambisinya, dengan alasan: lha, atasan saya juga begitu.

Perlu dipahami, bangsa kita masih trauma akan sepak-terjang militer dalam politik praktis. Ada kekhawatiran besar ketika seorang pejabat militer berambisi menjadi pemimpin politik puncak. Ada kegelisahan terkait ancaman terhadap transisi kekuasaan yang konstitusional.

Akhirnya, jika manuver Gatot murni kegelisahan seorang perwira TNI, sebaiknya Panglima TNI berhenti mengurusi isu-isu politik dan berfokus pada ranah pertahanan dan keamanan negara. Silakan ledakan kegelisahan-kegelisahan itu dalam forum internal pemerintah.

Sebalik, jika Gatot memang memiliki ambisi politik, maka agar publik berhenti was-was, agar kompetisi bisa berkeadilan, sudah seharusnya ia berhenti dari dari dinas aktif militernya. Gatot harus belajar dari para seniornya: Wiranto, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo. Ketika maju sebagai capres atau cawapres; mereka sudah berstatus purnawirawan. Mereka jauh dari status sebagai pemantik wacana-wacana politik praktis.

Oleh: Sukmi Astuti, pegiat Gerakan Indonesia Bermartabat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here