Jika “Brankas Suap” PDIP Terbukti, Partai Banteng Bisa Bubar

    0
    Jika “Brankas Suap” PDIP Terbukti, Partai Banteng Bisa Bubar

    Rakyat Indonesia mengapresiasi kinerja polisi membongkar pagelaran hoaks Ratna Sarumpaet. Tetapi rakyat Indonesia juga ingin lebih. Rakyat Indonesia ingin kasus korupsi juga bisa tuntas dengan sigap dan cepat. Utamanya kasus “brangkas korupsi” yang menyeret PDIP. Rakyat Indonesia benar-benar berharap pada aparat hukum yang berhimpun dalam institusi KPK.

    Pasalnya, kasus “brangkas korupsi” ini benar-benar mengiris-iris hati publik. Betapa tidak, yang disasar adalah PDIP, the ruling party, parpol penguasa yang melahirkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Apalagi lokasi kejadian bukan main. Langsung di kantor DPP PDIP.

    Menelisik fakta persidangan pengadilan Tipikor sungguh memantik kemarahan publik. Hasmun Hamzah, pengusaha korup, menyerahkan uang suap sebesar Rp 5 milyar kepada “seseorang” di kantor DPP PDIP. Pertemuan berlangsung pada satu ruangan yang butuh akses kartu. Lantas uang itu disimpan di sebuah “brangkas”.

    Informasi ini seakan-akan mengkonfirmasi dua hal. Pertama, penerima uang suap itu adalah orang “dalam”. Kedua, ini peristiwa yang biasa terjadi di markas parpol banteng. Mungkinkah ini kejahatan terorganisasi yang digerakan oleh mesin parpol untuk menangguk uang operasional?

    Tujuan uang suap itu sungguh kurang ajar. Katanya untuk kepentingan Asrun maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Asrun merupakan eks Wali Kota Kendari. Ia sudah ditangkap KPK bersama putranya Adriatma Dwi Putra.

    Kesimpulannya, suap itu untuk mahar politik. Tragisnya selama ini PDIP mendaku anti politik mahar dalam pilkada dan pilpres. Sebab mahar politik dituding sebagai salah satu alasan kepala daerah untuk korupsi. Alasannya untuk mengembalikan modal politik.

    Apalagi UU sudah mengatur tegas. Parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima mahar politik disanksi tidak bisa mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan jika kandidat mahar politik itu menang, dia bisa dibatalkan sebagai kepala daerah.

    Jika PDIP benar-benar menerima mahar politik, maka kita bisa menyebut PDIP sebagai partai munafik. PDIP sudah berkontribusi nyata dalam menghancurkan peradaban demokrasi di Indonesia.

    Publik amat berharap pada KPK. Publik berharap KPK berani menindak parpol yang diduga terlibat kasus korupsi. Sebab selama ini ada potensi kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan parpol, tetapi KPK tak pernah mengusutnya. Misalnya kasus Idrus Marham yang diduga uangnya masuk ke Munaslub Golkar. KPK sudah saatnya usut dugaan keterlibatan parpol.

    Jika terbukti ada korupsi yang berlangsung secara terorganisasi di tubuh PDIP, maka partai banteng ini bisa dibubarkan. Meski hukum positif masih melindungi parpol korupsi dari sanksi pidana, tapi tidak buat sanksi pembubaran. Sanksi ini dilegalisasi oleh ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 telah mendaulat Mahkamah Konsititusi untuk membubarkan parpol.

    Sayangnya, entah lalai atau konspirasi, peraturan MK membatasi hanya pemerintah yang dapat menjadi pemohon pembubaran parpol. Lucu bukan? Apakah Jokowi mau menjadi pemohon bagi pembubaran PDIP yang telah membesarkan karis politiknya? Rasanya sulit bagi rakyat untuk berharap.

    Karena itu peraturan MK itu harus direvisi. Peraturan itu jelas merampas hak konstitusional rakyat untuk memperoleh keadilan. Sebab bukan cuma negara yang disakiti oleh parpol koruptor, tetapi juga rakyat banyak.

    Oleh: Adi Pramana, pegiat demokrasi

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here