Jokowi dan PDIP Pecah Kongsi, BG Jadi Capres PDIP?

0
11462

Keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, perlahan mulai diumbar ke publik. Mulai dari ujaran-ujaran yang merendahkan, hingga kritikan akan kebijakan, menunjukkan keduanya sudah berseberang jalan. Tampaknya, hubungan manis yang selama ini terjalin, akan segera berakhir. Pecah kongsi ini diprediksi bakal berlanjut hingga Pilpres 2019 nanti.

Ketidakharmonisan ini sebenarnya telah tercium sejak lama. Indikasi awalnya adalah keengganan PDIP menyatakan komitmen untuk mendukung Jokowi di kontestasi pilpres untuk periode kedua. Sementara sejumlah parpol lain sudah menyatakan dukungan sejak lama. Bahkan mereka telah melakukan deklarasi, seperti yang diperbuat Partai Golkar, PPP, Nasdem, Perindo dan Hanura.

Jika kita meraba-raba, sepertinya ada upaya saling sandera antara Jokowi dengan PDIP. Keduanya tidak ada yang mau mengalah, karena saling merasa paling berhak akan kekuasaan. Di satu sisi PDIP merasa ‘memiliki’ Jokowi, lantaran ia hanya seorang petugas partai. Begitu pula sebaliknya. Jokowi merasa sebagai kepala negara, tak bisa lagi diatur oleh partai dengan semena-mena. Inilah awal mula keretakan itu terjadi.

Bukan rahasia umum jika parpol besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin meminta jatah calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Dua nama telah mereka siapkan. Pertama Puan Maharani, putri Megawati. Trah Soekarno yang digadang akan menjadi penerus ibunya di kancah perpolitikan Tanah Air. Nama kedua adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG). Orang dekat Megawati yang disebut-sebut tengah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin PDIP di masa akan datang.

Permintaan PDIP itu sulit dikabulkan oleh Jokowi, lantaran kedua calon yang ditawarkan memiliki banyak kelemahan. Puan tak punya prestasi. Elektabilitasnya rendah dan ia kurang disukai oleh publik. Bahkan ia kerap dikritik lantaran dinilai tidak becus dalam bekerja sebagai menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK). Seperti saat ia mewakili Jokowi di perayaan HUT ke-70 PGRI pada akhir tahun lalu. Ribuan guru yang hadir di stadion Gelora Bung Karno malah menyorakinya saat tengah berpidato. Ini contoh konkrit pemimpin yang sama sekali tidak disenangi rakyatnya.

Sementara BG juga tidak lebih baik. Menjadi kepala Polri saja dia gagal karena kuatnya penolakan dari rakyat, apalagi jadi calon wakil presiden. BG punya image yang buruk di kepala masyarakat Indonesia. Ia pernah menjadi tersangka KPK karena dugaan kepemilikan rekening gendut. Meski ia bebas dari jeratan hukum, tetapi itu tidak melalui pembuktian pengadilan kalau dirinya bersih. Melainkan berkat palu hakim di sidang praperadilan. Seperti yang ditiru mantan ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu. Rakyat belum lupa akan hal itu. Karenanya, tentu Jokowi tidak mau menggandeng pendamping yang hanya akan membuat elektabilitasnya semakin anjlok.

Karena enggan mengabulkan keinginan PDIP itu, Megawati tak berkenan pula memberikan kepastian kepada Jokowi untuk maju di periode kedua. Bahkan di beberapa kesempatan, Megawati sengaja melontarkan ujaran-ujaran yang merendahkan sang presiden, seperti menyebut Jokowi adalah petugas partai, meski menjabat kepala negara. Ini tidak saja bermaksud merendahkan, tetapi juga mengirim sinyal jika Jokowi itu dulu bukan siapa-siapa, berkat PDIP dan Megawati lah ia bisa seperti sekarang. Jadi jangan bak lupa kacang sama kulitnya. Kira-kira begitulah maksud yang hendak disampaikan.

Anak buah Megawati juga beramai-ramai ‘menyerang’ Jokowi dengan mengkritik kebijakan impor beras yang ramai diperbincangkan sejak beberapa waktu belakangan. Mereka menolak impor 500 ribu ton beras itu dan meminta Jokowi untuk memperhatikan nasib para petani. Padahal, Jika kita tengok ke belakang, bukan kali ini saja kebijakan Jokowi yang tidak populis, atau tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Contohnya mencabut subsidi tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) serta menaikkan biaya STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat. Tetapi kenapa PDIP baru bereaksi sekarang? Ini bukti hubungan mereka sudah kian memanas.

Meski begitu, Jokowi tak tinggal diam juga. Sebagai pemegang kekuasaan tentu ia tak mau terus didkte seperti itu. Apalagi, Jokowi selama ini terkesan berkuping tipis, tak suka dikritik. Sindiran Megawati tentu saja bisa membuat ia ‘melawan’. Arah ke sana pun sudah terlihat. Jokowi mulai akrab dengan Golkar. Partai yang diketuai oleh pembantunya di kabinet menteri. Jadi jika nanti berpisah dengan PDIP, ia sudah punya kendaraan baru untuk mengantarkannya untuk bertarung memperebutkan singgasana untuk periode kedua.

Karena itu, di Pilpres 2019 nanti, diprediksi bakal ada tiga pasangan calon. Tidak mungkin dua. Kandidat pertama Prabowo Subianto bersama Gerindra, PKS dan PAN, yang kedua Jokowi dengan Golkar ditambah sejumlah parpol lain dan yang ketiga kemungkinan besar PDIP mengusung BG dengan tambahan dukungan dari parpol lain. Yang menarik adalah posisi Partai Demokrat, salah satu parpol besar yang cukup punya pengaruh. Kemungkinan parpol ini akan merapat ke kubu Prabowo atau Jokowi, tidak mungkin bersama PDIP. Jika skenario ini terjadi, siapapun yang menjadi presiden nanti, sudah pasti PDIP tidak akan berkuasa lagi. Mereka akan kembali ke khittah sebagai parpol oposisi. Semoga.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here