Jokowi di Genggaman Tangan Megawati

0
Jokowi di Genggaman Tangan Megawati

Gonjang-ganjing penetapan capres dan cawapres jelang masa pendaftaran yang tinggal hitungan hari, menyisakan fenomena yang tak lazim dalam percaturan politik Tanah Air. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa, seorang presiden bisa begitu tunduk kepada ketua partai politik. Rakyat jadi bertanya, siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin di negara ini? Apakah benar presiden yang dipilih maroyitas rakyat, atau ada sosok lain di belakang layar, yang selama ini mengendalikan “si petugas partai”?

Sudah empat tahun lamanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang tampuk kekuasaan. Namun, terhadap ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, ia masih saja tak mampu memposisikan diri dengan setara. Hampir di setiap pertemuan, selalu Jokowi yang pergi mendatangi. Baik itu ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, maupun ke Istana Batu Tulis.

Termasuk dalam pembahasan terkait sosok cawapres di Pilpres 2019, lagi-lagi Jokowi yang mendatangi Megawati. Bahkan usai pertemuan tersiar kabar bahwa presiden membawa sejumlah nama untuk kandidat pendampingnya. Namun hanya beberapa saja yang direstui Megawati. Rumor ini kian menguatkan anggapan rakyat bahwa Jokowi selama ini tidak bisa mandiri, tetapi dikendalikan Megawati.

Coba bandingkan dengan pemimpin terdahulu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya. Ketika bertemu dengan sejumlah elite politik, pimpinan parpol, atau ketua lembaga negara, ia yang selalu menjamu. Memang begitulah seharusnya. Karena SBY adalah mantan presiden, sudah sepantasnya ia dituakan. Beda jauh dengan Jokowi. Masih berstatus presiden, tapi tak bisa menjaga wibawa.

Beberapa waktu lalu, Jokowi memang coba-coba berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Megawati. Mantan wali kota Solo itu kian akrab dengan petinggi Partai Golkar, bermanis-manis muka dengan pimpinan parpol oposisi Prabowo Subianto, hingga menjajaki hubungan baik dengan SBY, tokoh yang dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh Megawati.

Banyak yang berpikir kalau Jokowi sudah mulai berani. Apalagi, di Pilkada 2018 kemarin, ia diyakini juga bermain dua kaki. Di satu sisi mendukung para jagoan Megawati, di sisi lain juga membantu kemenangan orang-orang dekatnya yang diusung parpol koalisi. Contohnya di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur.

Di Jabar, calon PDIP, TB Hasanuddin-Anton Charliyan, tumbang dengan hanya menempati urutan paling buncit dari empat pasang kandidat yang berlaga. Sementara pemenangnya adalah kandidat dari parpol koalisi pemerintah yang terang-terangan mendukung Jokowi untuk dua periode, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Peristiwa politik serupa juga terjadi di Jatim. Dalam head to head antara dua pasang kandidat, jagoan PDIP Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno keok dari mantan juru bicara kampanye Jokowi, Khofifah Indar Parawangsa-Emil Dardak. Kekalahan itu terasa kian pahit karena Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, sempat berujar bahwa Jokowi telah menginstruksikan untuk memenangkan Khofifah.

Namun, upaya Jokowi dalam melepaskan diri itu tampaknya sia-sia belaka. Pada akhirnya, tetap juga Megawati yang mengatur segalanya. Termasuk dalam menetapkan siapa yang nanti akan mendampingi Jokowi di pilpres. Semua janji yang diming-imingi Jokowi kepada para pemimpin parpol koalisi, yaitu menjadikan mereka sebagai cawapres, tak akan bisa terwujud tanpa ada restu dari Megawati.

Bahkan, menurut sumber dari lingkaran elite kekuasaan, Megawati akan serta-merta mencabut dukungan, jika Jokowi tidak meminta persetujuan untuk menentukan cawapres atau memilih tokoh dari kalangan militer sebagai kandidat pendamping. Begitulah “kesaktian” Megawati yang membuat Jokowi tak bisa berkutik.

Jadi, sebagai penutup tulisan ini, saya hanya menyarankan kepada para tokoh yang kini sedang kasak-kusuk, karena sangat berambisi menjadi pendamping Jokowi, tak perlulah sering-sering datang ke Istana. Tak ada gunanya acap kali meloby Jokowi, toh keputusan tetap berada di tangan Megawati.

Tirulah gaya Mahfud MD. Tak banyak bersuara, tetapi menjadi kandidat utama yang paling berpeluang ditunjuk sebagai cawapres. Memang, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini sangat diuntungkan, sebab sering bersua Megawati lantaran sama-sama menjadi “guru” Pancasila yang menikmati gaji ratusan juta, di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here