Jokowi Pilih Mahfud MD, Parpol Koalisi Akan Sesali Presidential Threshold

0
20877
Jokowi Pilih Mahfud MD, Parpol Koalisi Akan Sesali Presidential Threshold

Kalaulah ditanya hati kecil pada pemimpin partai politik saat ini, pasti banyak di antara mereka yang menyesali kenapa dulu ikut-ikutan menyetujui pengesahan Undang-Undang Pemilu. UU yang di dalamnya memuat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Aturan itu membuat mereka kini tersandera, karena tidak bisa mengusung kandidat di Pilpres 2019, sehingga mau tidak mau harus menuruti kehendak partai politik penguasa. Apalagi, kabarnya tak satupun kader mereka yang akan dijadikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping petahana. Ini tentu saja membuat mereka kian merana.

Malam tadi, Minggu (8/7/2018), Joko Widodo (Jokowi) mendatangi ketua umum partainya Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis Bogor. Di sana, keduanya membahas kandidat cawapres yang akan disandingkan dengan Jokowi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, calon pendamping itu tidak berasal dari partai politik. Dengan begitu, sejumlah pemimpin parpol yang tergabung dalam koalisi, dan sudah terlanjur kampanye sejak jauh-jauh hari, dipastikan akan gigit jari.

Jelang pertemuan keduanya sudah beredar informasi jika Megawati menolak  sejumlah nama kandidat cawapres yang disodorkan Jokowi. Di antaranya Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Sri Mulyani, dan Chairul Tanjung. Hanya satu yang disetujui Megawati, yakni anggotanya di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD.

Nama ini juga merupakan satu dari dua kandidat dari koalisi pemerintah yang mendapat rekomendasi KPK, karena tidak terindikasi terlibat korupsi. Sementara sisanya, dianggap bermasalah. Termasuk Budi Gunawan, dan calon penerus tahta Megawati di PDIP, Puan Maharani. Wajar saja jika kedua kandidat dari PDIP ini dilabeli tanda merah, sebab masing-masing berpotensi terlibat skandal korupsi.

Budi dulu pernah menjadi tersangka KPK saat hendak dijadikan Jokowi sebagai kepala Polri. Ia diduga terlibat dalam kasus rekening gendut sejumlah jenderal polisi. Atas desakan rakyat, Budi urung dilantik. Namun, berkat palu hakim di sidang praperadilan, ia bisa melenggang bebas.

Sementara Puan hingga kini memang belum pernah berurusan dengan hukum. Tapi, di sejumlah persidangan kasus mega korupsi e-KTP, namanya berulang kali disebut oleh saksi dan terdakwa, sebagai pihak yang ikut menerima uang suap yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Jadi kedua orang ini tentu bukan pilihan yang bijak untuk memenangi kontestasi. Hal ini jugalah yang diyakini membuat Megawati mengalah dan tidak lagi memaksakan pencalonan kedua orang dekatnya ini. Ditambah, elektabilitas kedua politikus ini juga berada di urutan terendah, dibanding dengan kandidat lainnya.

Cukup masuk akal jika akhirnya Megawati menjatuhkan pilihan kepada Mahfud MD. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bukan berasal dari parpol. Bisa jadi, ia beranggapan dengan memilih Mahfud, persaingan antar parpol koalisi yang sama-sama ingin memajukan kader masing-masing, bisa sedikit teratasi.

Bisa jadi anggapan itu benar, tapi mungkin juga salah. Pasalnya parpol koalisi yang selama ini sudah loyal kepada pemerintah, telah terlanjur yakin akan dipilih sebagai pendamping di pilpres. Lihat saja manuver Cak Imin, Romy, dan Airlangga, yang sudah kampanye dan memasang baliho di mana-mana. Mereka juga telah membentuk tim pemenangan masing-masing hingga ke tingkat kabupaten kota.

Jika mereka tidak dipilih, tentu akan sangat menyakitkan. Bisa saja nanti mereka memutuskan untuk keluar dari koalisi, dan bergabung dengan oposisi. Tapi ini juga akan menjadi langkah sia-sia, sebab tak ada jaminan juga dengan usaha itu mereka bisa mendapat tiket pilpres.

Sementara untuk membentuk poros ketiga, sudah tidak mungkin lagi. Waktu jelang pendaftaran calon capres dan cawapres, tersisa kurang dari sebulan. Jadi pada akhirnya, parpol koalisi ini hanya bisa menuruti apa kehendak penguasa. Ini salah mereka juga, kenapa mau saja mengesahkan UU Pemilu yang jelas-jelas cuma menguntungkan bagi petahana.

Ini yang disebut senjata makan tuan. Maksud hati ingin menjegal kandidat potensial untuk maju dalam kontestasi, memuluskan langkah petahana untuk berkuasa dua periode, dengan harapan akan dijadikan pendamping di pemerintahan, tapi angan-angan rupanya tak sesuai kenyataan. Sesali sendiri apa yang sudah kalian lakukan. Semua salah kalian juga, karena telah mengangkangi demokrasi dengan membuat aturan yang menyalahi konstitusi, demi ambisi dan dahaga berkuasa. Ini balasannya.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here