Kader Hanura Tuding Wiranto

0
629
Kader Hanura Tuding Wiranto

PolitikToday – Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Hanura versi Osman Sapta Odang, Petrus Selestinus menuding Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto telah bermain dua kaki dengan menggelar pertemuan dengan Mahkamah Agung dan Ketua PTUN DKI Jakarta terkait dualisme kepengurusan di tubuh partai tersebut. Herry menyebutkan pertemuan Wiranto dengan MA dan PTUN telah menimbulkan noda hitam di tubuh pemerintahan Joko Widodo.

“Pertemuan ‘terlarang’ Wiranto dengan pejabat Mahkamah Agung, membuat noda hitam dalam kabinet kerja presiden Jokowi,” ucap Petrus Selestinus, Selasa (10/7).

Petrus menyebut pekan lalu, Wiranto telah melakukan pertemuan yang dengan sejumlah pejabat di kantornya, yang diduga untuk membicarakan masalah Hanura. Petrus menuding, apa yang dilakukan oleh Wiranto telah menyandera kekuasaan MA.

“Ini jelas melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang mengancam dengan pidana segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman,” tukasnya

Baca juga  DPR Desak Kemenlu Protes ke China soal Penjualan Perempuan Muda untuk Kawin Kontrak

Lebih jauh ia menambahkan, Wiranto telah mempunyai itikad tidak baik dalam penyelesaian konflik Hanura. Seharusnya, lanjut Petrus, Wiranto berkoordinasi dengan OSO dan Sekjen Herry Lontung karena keduanyalah yang berhak bertindak dan mengatasnamakan Partai Hanura.

“Wiranto dikesankan seolah-olah bertindak sebagai pembina teknis bagi badan peradilan, padahal pembinaan teknis bagi peradilan, sepenuhnya menjadi milik Mahkamah Agung,” tukuknya.

Sebelumnya, pada Kamis 5 Juli 2018, Menko Polhukam Wiranto diberitakan memanggil sejumlah instansi, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke kantornya, untuk membahas masalah Hanura.

Dijelaskan Ketua KPU Arief Budiman pertemuan tersebut guna membahas tindak lanjut putusan PTUN DKI Jakarta yang memenangkan gugatan kepengurusan DPP Hanura versi Ambhara.

“Membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura. Jadi kan ini sudah masa pendaftaran, jadi bagaimana cara menindaklanjuti putusan PTUN tersebut. KPU menjelaskan yang dikerjakan KPU, itu kan berjenjang,” ucap Arief.

Baca juga  Mahasiswa Mulai Bergerak “Seruduk” Jokowi

Terkait putusan PTUN tersebut, Arief menjelaskan KPU telah bertanya ke Kemenkum HAM sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan daftar kepengurusan partai politik. Kemudian diketahui harus kembali ke pengurusan, yang tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01, dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding.

Sementara itui, Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto mengatakan pihaknya telah menganjurkan agar konflik dalam tubuh partai besutannya diselesaikan dengan musyawarah.

“Syarat dengan kebersamaan. Taat hukum, itu merupakan suatu hal yang dilakukan dalam kita sedang tidak cocok dengan yang lain maka kita harus berusaha masuk dalam satu konsep tadi,” papar Wiranto.

(gg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here