Kader ‘Outsourcing’ PDIP Ini Terjerat OTT KPK

0
38
Bupati Ngada Marianus Sae.

PolitikToday – Bupati Ngada Marianus Sae terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (11/2/2018) sore.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan pihaknya akan mengikuti regulasi yang berlaku.

“Berdasarkan regulasi, sepanjang putusan hukumnya belum inkrah ya dia tetap sah menjadi pasangan calon, sepanjang dia memenuhi syarat,” ujar Arief, usai melantik Tim Seleksi Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Ia mengatakan inkrah nantinya masih memiliki dua kemungkinan, yakni yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak bersalah, atau bisa juga dinyatakan bersalah.

Jika memang bersalah, Arief akan melihat dari sisi regulasi seperti apa, sehingga bisa ditindaklanjuti.

“Kalau dinyatakan bersalah ya nanti kita lihat regulasinya seperti apa. Kalau sudah dipidana, inkrah, salah, ditahan, ya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon,” katanya.

Meski begitu, Arief menilai dimensi atau penilaian terkait status inkrah itu banyak pertimbangan. Seperti kapan putusan inkrah itu keluar.

“Ya kalau pemilunya sudah selesai tapi putusan inkrahnya baru keluar, ya kan tidak memberi makna apa-apa terhadap proses tahapan,” sambungnya.

Lebih lanjut, mengenai status Marianus nantinya, ia mengatakan bahwa masyarakat harus diberi informasi.

Baca juga  Ini Tiga Alasan Megawati Mesti Nyapres Gantikan Jokowi

Namun, lanjut Arief, sebenarnya tanpa adanya pengumuman, masyarakat juga sudah bisa tahu status dari yang bersangkutan. Sehingga menurutnya, tak perlu ada pengumuman secara formal.

“Kami memastikan bahwa status seseorang tersangka kan yang bisa memberikan informasi adalah lembaga yang berwenang. Sebenarnya bisa siapa saja, tapi masyarakat tanpa kita umumkan kan sudah tahu. Masa harus formal-formal begitu, kan nggak juga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Ngada Marianus Sae terjaring dalam OTT oleh KPK di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2).

Marianus diketahui merupakan salah satu calon gubernur NTT.

Ia berpasangan dengan Emmilia Nomleni dan diusung PDIP dan PKB. Sebelum mengajukan diri menjadi Gubernur NTT dalam Pilkada Serentak 2018, Marianus sudah sukses mencicip dua periode Bupati Ngada.

Kader Outsourcing

Penetapan Marianus Sae sebagai calon yang diusung PDIP menuai perdebatan. Pasalnya, ia dianggap bukanlah kader PDIP dan sudah dua kali kalahkan PDIP.

Dolvianus Kolo, mantan kader PDIP yang dipecat karena menolak Surat Keputusan (SK) DPP PDIP yang menetapkan Marianus Sae sebagai Calon Gubernur NTT, pernah mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai kader sehingga kader partai yang sudah memiliki kapabilitas yang harus diakomodir dalam setiap hajatan demokrasi bukan orang non kader yang sesungguhnya tidak pernah berkontribusi terhadap partai.

Baca juga  Daftar 200 Mubaligh Kemenag, Gerindra: Kayak Jaman Orba

Selain itu keputusan ini juga akan memberikan ketakutan tersendiri bagi kader muda yang ingin merintis karir politiknya melalui PDIP karena bukan loyalitas dan pengabdian kader yang jadi ukuran tapi faktor uang dan unsur subjektif.

“Dia Marianus Sae bukan kader partai. Saya khawatir orang muda takut membina diri dan mau berproses di PDIP Karena toh momen politik sapa saja atas nama uang bisa seenaknya datang dan di SK-kan DPP PDIP. PDIP memeiliki 10 kursi di DPR dan sebagai partai yang sedang memimpin didaerah ini selama 15 tahun sementara PKB hanya memiliki 5 kursi ko Kader PDIP ditempatkn di nomor dua?” Tandas Dolvianus.

Putra Timor ini menganggap penetapan Marianus Sae Sebagai calon Gubernur NTT dari adalah keputusan paling konyol pasalnya Marianus Sae sudah 2 kali mengalahkan PDIP dalam hujatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ngada.
(kg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here