Kampanye Minim Substansi, Pembangunan Berkelanjutan Siapa Yang Lanjutkan?

0
Kampanye Minim Substansi, Pembangunan Berkelanjutan Siapa Yang Lanjutkan?

SatuDunia sebuah lembaga nirlaba yang berfokus di bidang informasi, komunikasi, pengetahuan dan teknologi baru-baru ini merilis sebuah laporan terkait kampanye yang dilakukan oleh kandidat capres-cawapres dan tim pemenangannya di media sosial (medsos). Menurut lembaga ini, kampanye kedua kandidat tersebut di medsos jauh dari substansi yang seharusnya memberikan political education pada masyarakat. Wacana ekonomi dan pembangunan hanya menjadi keriuhan yang berujung pada perdebatan yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Di sisi lain, permasalahan lingkungan yang seharusnya terintegrasi dengan pembangunan dan faktor ekonomi lainnya hampir bisa dikatakan luput dari perhatian. Padahal dalam konsep pembangunan berkelanjutan dari laporan Brundtland (PBB, 1987), proses pembangunan berkelanjutan berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebetuhan generasi masa depan. Salah satu faktor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Keengganan kandidat dan timnya membahas permasalahan ekonomi, pembangunan, dan lingkungan secara mendalam, menguatkan adanya indikasi “terjebaknya” dua kandidat tersebut dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan rahasia umum, bahwa di lingkaran masing-masing capres yang akan bertarung di Pilpres 2019 bercokol pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan skala besar, properti dan sektor lainnya yang rentan dengan kerusakan alam.

Padahal jika kandidat yang bertarung serius dan bertanggungjawab akan pendidikan politik masyarakat, harusnya perdebatan mengarah kepada Green Constitution yang tertuang dalam Pasal 28 huruf A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Baca juga  Menurut Survei di Jatim, PKB Masih Unggul

Konsep Green Constitution di Indonesia sebenarnya pernah dijalankan dan mendapatkan apresiasi dunia. Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah meraih dua penghargaan sekaligus di New York pada tahun 2012 dari USABC. Penghargaan tersebut diterimanya atas dedikasinya di bidang ekonomi dan pembangunan serta pelestarian lingkungan.

Prestasi dan pencapaian inilah yang seharusnya menjadi fokus kedua kandidat. Atau jika mau lebih ditelisik lebih dalam lagi, setidaknya ada delapan kebijakan yang seharusnya dikupas lebih mendalam terkait ekonomi, pembangunan, dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan).

Pertama dalam bidang pendidikan, kedua kandidat harus bisa menterjemahkan sasaran dari kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kedua dalam bidang kesehatan, kampanye kandidat harusnya memberikan informasi terkait program peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketiga dalam bidang pangan, kandidat dan timnya harus mampu meyakinkan masyarakat melalui visi misi dan programnya akan terciptanya kemandirian dalam bidang pangan.

Selanjutnya bidang energi, kampanye positif dalam bidang ini harus membangun spirit ketahanan energi dengan mencapai diversivikasi energi yang menjamin keberlangsungan dalam negeri dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan global. Kelima dalam bidang lingkungan hidup, kandidat harus mampu memaparkan sasaran yang hendak dicapai dalam perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya baik di perkotaan maupun pedesaan. Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global, kedua kandidat dan timnya juga harus bisa menjamin komitmen Indonesia pada tahun 2009 dalam pertemuan G 20 di Pitsburgh tentang partisipasi terhadap Perubahan Iklim.

Baca juga  BPJS: Bersemi di Era SBY, Sekarat di Zaman Jokowi

Ketujuh dalam bidang infrastruktur, kandidat yang bertarung harus berkomitmen meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur serta sarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi. Terkahir, kedua kandidat juga harus mampu merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

Kampanye tidak hanya masalah adu strategi merebut suara demi kepentingan kursi semata. Pendidikan politik yang sehat dalam berdemokrasi adalah salah satu tanggungjawab moral partai politik dan kandidat yang berkontestasi. Mari bangun demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang kontra produktif.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here