Kandidat dari PDIP Ini Diduga Gunakan Uang Suap untuk Biaya Kampanye

0
54
Bupati Ngada Marianus Sae (tengah) yang menggunakan rompi tahanan, berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). (ant)

PolitikToday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki bukti adanya dugaan penggunaan uang suap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, untuk biaya kampanyenya di Pilkada 2018.

“Sejauh ini kami duga informasi yang kami dapatkan memang ada indikasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, di Jalan ‎Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Febri menambahkan, saat ini penyidik memang sedang mendalami keterkaitan penggunaan suap Marianus Sae untuk biaya kampanyenya sebagai Calon Gubernur di NTT tersebut.

“Kami sedang dalami hal itu, mungkin keterkaitan antara fee proyek yang diduga diterima oleh tersangka dan penggunaannya seperti apa‎,” terangnya.

Marianus telah dikukuhkan oleh KPU Provinsi NTT sebagai calon gubernur bersama dengan pasangannya, Emilia Nomleni. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PKB ini mendapatkan nomor urut dua di pilkada.

Baca juga  Bercanda soal Bom, Dua Anggota DPRD Banyuwangi Diamankan Petugas Bandara

Namun memang, Marianus harus tersandung kasus korupsi sehari sebelum dikukuhkan sebagai calon gubernur NTT oleh KPU. Marianus ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan proyek infrastruktur di wilayah NTT.

Diduga, Marianus menerima suap sebesar Rp4,1 miliar dari Wilhelmus atas pemulusan pengerjaan proyek infrastruktur sebesar Rp54 miliar.

Proyek tersebut yakni terkait pembangunan jalan Poma Boras Rp5 miliar, jembatan Boawe Rp3 miliar, jalan ruas Ranamoetani Rp20 miliar, Jalan Tadawarbella senilai Rp5 miliar, Jalan Riominsimarunggela Rp14 miliar, Jalan Emerewaibella Rp 5 miliar, dan Jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar.

Atas perbuatannya, Marianus dan Wilhemus ditetapkan oleh lembaga antirasuah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga  Aktivis HMI Adukan Tindakan Represif Polisi ke Komnas HAM

Sebagai piha penerima, Marianus disangkakan langgar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20017.

‎Sedangkan sebagai pihak pemberi, Wilhelmus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
(raf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here