Karhutla Antara Penegakan Hukum, Kerugian Negara dan Malu

0
Karhutla Antara Penegakan Hukum, Kerugian Negara dan Malu
Kebakaran Hutan dan Lahan.

PolitikToday- Kabut Asap yang dihasilkan oleh kebarakan hutan dan lahan (Karhutla) berdampak kepada kesehatan dan terganggunya aktivitas keseharian masyarakat di berbagai tempat.

Disinyalir ekpansi perkebunan oleh perusahaan membuka lahan dan lemahnya hukum menjadi indikator pelaku tidak jera untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Dan hal ini menjadi penyelesaian yang tidak tuntas dan berulang. Hal ini menarik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bisa terlibat dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena ada kerugian negara dalam peristiwa itu. 

“Ada hutan yang jumlahnya semakin berkurang, KPK kan masuk di kerugian negara. Ini ada kerugian negara,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8).

Indikasi kerugian negara itu, lanjut Saut, bisa jadi tempat masuk KPK untuk memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah pencegahan korupsi dalam hal tata kelola sektor kehutanan. 

Namun, jika ada tindak pidana korupsi dalam kasus kebakaran hutan ini, bukan tidak mungkin KPK akan melakukan penindakan.

“Kalau ada kerugian negara, KPK masuk di pencegahannya, kalau kemudian ada kita bisa buktikan ada korupsi, kita lakukan penindakan,” ucap Saut.

Dampak karhulta dibeberapa daerah

Di Palangka Raya, Dinas Pemadam Kebakaran setempat mengakui banyak titik karhutla yang berdekatan dengan perumahan atau permukiman warga. Salah satunya di Jalan Nagasari.

“Di Nagasari kami terima banyak sekali laporan masyarakat, tentang api yang hampir mendatangi permukiman,” ujar Wakil Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Palangka Raya, Israwan, Rabu (14/8) pagi.

Sementara di Kota Pontianak pada Selasa (13.8) diselimuti asap pekat akibat kebakaran hutan yang membuat jarak pandang menjadi 100 hingga 200 meter.

Masyarakat mengeluhkan kondisi tersebut dan khawatir jika kondisi tersebut berlarut akan berdampak pada kesehatan.

“Ketika menuju ke masjid untuk salat Subuh, sangat terasa bau asap yang dihirup,” kata warga yang tinggal Parit Mayor, Pontianak, Tomi, Selasa (12/8) seperti dilansir dari Antara.

Baca juga  Ingin Rezim Berganti, Rakyat Rindu Kedamaian Era SBY

Sementara di Pekanbaru, orangtua mengatakan dua dari tiga anaknya menderita batuk, suara serak, “padahal tidak jajan es.”

Ini makin parah karena titik panas atau hotspot di Indonesia semakin banyak. Per Selasa 13 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 863 titik panas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Titik panas paling banyak berada di Kalimantan Barat, jumlahnya 391. Lalu diperingkat kedua ada Riau dengan 280 titik, Kalimantan Tengah dengan 180 titik, Jambi 28 titik, Kalimantan Selatan 20 titik, dan Sumatera Selatan 14 titik.

Presiden Joko Widodo malu

Presiden Joko Widodo menyatakan malu asap karhutla sampai masuk ke negara tetangga. Bahkan sampai menjadi berita utama media massa di sana.

“Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap (kabut),” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar turut menerjunkan personel mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Jokowi meminta anggota TNI-Polri dicopot jika lalai mengatasi karhutla.

Bagaimanapun mereka mengupayakan beberapa hal, termasuk menersangkakan korporasi. Berdasarkan data BNPB, sudah ada 9.072 personel diturunkan menangani karhutla. 34 helikopter, terdiri dari 28 heli WB (water bombing) dan enam heli patroli, juga difungsikan.

Tanggapan Walhi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, Jokowi sebaiknya lebih malu ke rakyatnya sendiri. Malu karena bertahun-tahun gagal menyelesaikan masalah asap; malu karena tidak bisa memberi udara bersih ke masyarakat.

Baca juga  Fahri dan Warganet Bantah Klaim MRT Keputusan Politik Jokowi-Ahok

“Enggak malu sama masyarakat di Palangkaraya? Enggak malu sama masyarakat di Pontianak?” tanyanya.

Bagi Nur, atau yang biasa dipanggil Yaya, Jokowi gagal menangani masalah ini. Indikatornya mudah: karhutla, yang menurut Kapolri 90 persen karena ulah manusia termasuk korporasi, terus terjadi di era pemerintahannya.

Ada tiga upaya hukum yang bisa ditempuh negara terhadap perusahaan pembakar hutan, kata Yaya. Pertama, gugatan perdata yang berujung pada denda; kedua, gugatan pidana terhadap elite perusahaan; dan ketiga, pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin konsesi.

Lemahnya penegakan hukum

Namun pemerintah cenderung hanya memilih salah satu jenis penindakan: gugatan perdata. Itu pun belum efektif. Sejauh ini ada 11 perusahaan yang telah dinyatakan bersalah atas kasus karhutla dan didenda hingga Rp18,3 triliun.

Namun Kejaksaan dan Kementerian Lingkungan Hidup belum mampu melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

“Sekarang yang pertama jadi penting bagi pemerintah adalah bagaimana denda itu bisa dieksekusi sehingga memberi efek jera,” kata Yaya saat ditemui di kantor Walhi, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Aspek terakhir yang perlu dikritik adalah pemerintah bahkan menolak menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan turunan ini dianggap penting untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat.

Peraturan pelaksana ini adalah perintah Mahkamah Agung yang menyatakan Jokowi dan enam tergugat—termasuk sejumlah menteri dan kepala daerah–sudah dinyatakan bersalah atas kasus karhutla di Kalimantan pada 2015 lalu.

Imbauan dan Ancaman Tanpa Penegakan Hukum

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemegang konsesi lahan agar tidak main-main dengan pembakaran hutan. Ia pun mengapresiasi kerja BNPB dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga  Partai Demokrat Mendaftar ke KPU Hari Ini

“Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran agar lebih ditingkatkan dan kepada pemegang konsesi lahan agar tidak main-main dengan pembakaran hutan,” ucapnya dalam keterangan tertulis Selasa (13/8/2019).

Sehingga ia mengancam para pembakar lahan sekaligus meminta jika masyarakat menemukan aksi pembakaran lahan agar pelakunya segera diserahkan ke kepolisian.

Sementara Doni Monardo menyebut 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia.

Atas hal itu dia meminta masyarakat selalu dibina agar tidak membakar hutan, sekaligus pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi mereka. Ia pun meminta polisi agar lebih garang dalam menindak pembakar hutan.

“Solusinya melaksanakan operasi yang melibatkan pasukan gabungan dan bertugas melaksanakan pencegahan, penggalangan dan penertiban. Satgas ini ditempatan di daerah yang sering terjadi bencana, serta Polri harus lebih berani dalam penegakan hukum,” ungkapnya.

Panglima Hadi mengungkapkan pihaknya akan menambah armada udara untuk mengatasi kebakaran.

“Rencana pemadaman kebakaran hutan dengan menggunakan Hercules,” terangnya. (hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here