Kasus BLBI Kembali Dibuka, Mega Masih Tetap Perkasa

0
Pemuda Restorasi Anti Korupsi (Perak) menggelar demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung, Rabu (9/9). Perak melihat adanya bau busuk korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia dan penjualan aset-aset Negara di BPPN secara murah. Mega korupsi BLBI Rp 650 triliun dan obral murah aset-aset BPPN sampai Rp 450 triliun.

Skandal korupsi terbesar di Indonesia, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan dua orang pengusaha, Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim, sebagai tersangka.

Sayang, beriringan dengan berita baik itu, terselip pula kabar yang kurang mengenakkan. Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, orang yang disebut-sebut paling bertanggungjawab dalam kasus yang merugikan negara Rp 138 triliun itu, justru ‘divonis’ tidak bersalah oleh KPK.

Dalam konferensi pers, Senin (10/6/2019) kemarin, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan, pada Februari 2004 lalu, dilakukan rapat kabinet terbatas (ratas) yang intinya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) meminta izin pada Megawati untuk penghapusbukuan sisa utang petani tambak Dipasena dari Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Menurut Laode, ratas itu tidak memberikan persetujuan. Meski begitu, pada 12 April 2004, Syafruddin Arsyad Tumenggung dan Itjih Nursalim tetap menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir yang pada pokoknya berisikan bahwa pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur di Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

Alhasil setelah BPPN menyerahkan aset eks BDNI ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) tenyata yang tertagih hanya Rp 200 miliar dari total kewajiban Rp 4,8 triliun. Dengan demikian, ada kerugian negara senilai Rp 4,58 triliun. Begitu penjelasan KPK.

Pernyataan ini sedikit berbeda dengan sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan Syafruddin sepanjang tahun 2018 lalu. Dalam sidang tersebut, baik saksi maupun tersangka, berulang kali menyebut peran dan keterlibatan Megawati dalam skandal ini.

Salah satunya pengakuan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional era Pemerintahan Megawati, Kwik Kian Gie. Ketika bersaksi di sidang, ia membeberkan soal tiga pertemuan antara dirinya dengan Megawati dan sejumlah menteri, yang berujung pada penyetujuan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi penerima BLBI.

Baca juga  Herman Khaeron: Yang Ingin Gabung ke Partai Demokrat Juga Banyak

Dalam ketiga pertemuan itu, Kwik mengaku menolak ide pengucuran SKL. Alasannya, obligor yang dapat SKL adalah mereka yang sudah membayar utang sesuai dengan kas negara. Namun, Argumentasi penolakan Kwik ditepis Megawati dengan memerintahkan Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman untuk menyusun instruksi presiden terkait hal tersebut.

Setelah itu, terbitlah Inpres No 8 tahun 2002, tentang pemberian SKL terhadap 21 obligor. Padahal, sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas itu belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah sudah memberi surat lunas. Wajar publik menduga ada kongkalingkong antara para obligor dengan penguasa saat itu. Dugaan itu yang seharusnya diusut.

Dulu, KPK pada era Abraham Samad, pernah ingin membuka kasus BLBI ini. Megawati sempat disebut-sebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, tak berselang lama, kasusnya mendadak senyap. Bahkan beberapa waktu setelah itu malah Abraham yang terseret kasus pemalsuan dokumen, sehingga harus berurusan dengan kepolisian.

Saat itu, anak Soekarno lainnya, Rachmawati Soekarnoputri, berkomentar di media, bahwa Abraham menjadi tersangka karena hendak memanggil Megawati di kasus BLBI. Entah benar atau tidak, yang jelas KPK seakan kehilangan nyali ketika berhadapan dengan keperkasaan Megawati. Apalagi kini, ia memegang kendali, pemimpin tertinggi partai politik penguasa.

Inilah yang membuat publik sulit untuk percaya penuh kepada KPK. Lembaga ini tidak lagi dianggap suci. Bahkan lebih parah, sudah dinilai terlibat dalam permainan politik praktis, karena penegakan hukum yang tebang pilih. KPK tak pernah lagi berani mengusik lingkaran elite kekuasaan, meski mereka diduga kuat melakukan pelanggaran.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here