Keluguan Jokowi dan Lelucon Politik Menipu Rakyat

0

Presiden Joko Widodo kembali mempertontonkan ketidakpahamannya akan sistem demokrasi. Entah berpura-pura tidak tahu atau memang dasarnya lugu, Jokowi mengungkapkan keheranannya terhadap kebisingan yang timbul akibat diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Mantan wali kota Solo ini mengatakan, pada dua pemilu sebelumnya masyarakat tidak ribut soal aturan itu, “Kenapa malah sekarang jadi ramai?” kata dia. Yang terhomat Bapak Presiden, pertanyaan ini mendefinisikan betapa lemahnya pengetahun Anda soal sistem demokrasi dan aturan konstitusi.

Seperti dikutip dari laman Kompas.com edisi Jumat (28/7/2017), Jokowi menanggapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyebut presidential threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017). Kedua tokoh itu memang menolak berlakunya presidential threshold lantaran pemilu ke depan digelar serentak, beda dengan sebelumnya.

Jokowi berkilah, dulu Partai Demokrat dan Gerindra bisa menerima PT 20 persen, tetapi kini malah menolak. Baginya, aturan itu perlu untuk melahirkan presiden yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen. Lagipula, dengan dibatasinya peluang partai politik mengusung calon presiden, maka akan tercipta penyederhanaan dalam pemilu.

Alasan yang sama pernah dikemukaan Jokowi saat pemerintah bersikeras memaksakan PT 20 persen dari kursi parlemen atau 25 persen dari total suara sah pada pemilu nasional, dalam pembahasaan RUU Pemilu di Senayan. Jika wakil rakyat enggan menyetujuinya, pemerintah mengancam akan menarik diri dari pembahasan. Kala itu Jokowi mengatakan, pemerintah ingin PT 20 persen karena ingin konsisten, ingin penyederhanaan, tidak mau kembali ke nol, dan jika PT nol persen kapan kita maju?

Baca juga  Pilpres 2019, Jokowi vs Prabowo Jilid II?

Hampir semua alasan itu terdengar tidak logis, sulit diterima akal sehat, bahkan cenderung tidak nyambung. Pertama, jika hendak menguatkan posisi presiden dengan dukungan mayoritas parlemen, PT 20 persen ini tidaklah tepat. Apa bisa dipastikan, bahwa pemenang pemilu adalah calon presiden yang paling banyak didukung parpol? Bagaimana kalau capres yang paling sedikit mendapat dukungan parpol menjadi pemenang? Jadi tidak tepat juga alasan PT 20 persen akan menguatkan posisi presiden.

Yakinlah, tidak perlu PT 20 persen jika hanya ingin mendapat dukungan besar dari parlemen. Berkaca pada sejarah, tidak ada satupun pemerintahan di negeri ini yang tidak disokong mayoritas parlemen. Meski awalnya banyak partai politik yang menjadi oposisi, namun dalam perjalanannya, mereka senantiasa akan mendekat kepada penguasa. Kue kekuasaan masih terlalu nikmat untuk mereka lewatkan. Lihat saja Pemerintahan Jokowi, di awal banyak parpol yang tidak sepaham, tetapi setelah diiming-iming jatah menteri, koalisi oposisi yang dulu kuat di parlemen, hancur lebur.

Kemudian soal konsistensi. Ini yang tidak nyambung. Sistem pemilu saja sudah diubah, kenapa aturannya masih memuat syarat-syarat yang lama? Jika ingin konsisten seharusnya aturan juga berubah mengikuti perubahan sistem. Lalu terkait penyederhanaan, Jokowi juga salah. Kebijakan ini telah memasung hak warga negara untuk bisa dipilih sebagai pemimpin negeri. Ini jelas melanggar konstitusi. Dalam UUD 1945, yang dalam Pasal 6A Ayat (2) menyebutkan, “Memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden.”

Jika Jokowi masih heran kenapa dulu tidak seramai ini, karena dulu pemilunya tidak serentak. Presidential threshold 20 persen dari kursi parlemen dan 25 persen hasil pemilu nasional masih diterima nalar, karena pemilihan legislatifnya digelar sebelum pemilihan presiden. Masih sebuah satu kesatuan. Tetapi ketika Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak, presidential threshold mau diambilkan kemana? Pileg 2014? Ingat siklus kepemimpinan kita yang diatur dalam undang-undang hanya lima tahun, tidak 10 tahun.

Baca juga  Jika Pilkada DKI Jakarta Dua Putaran

Jadi tidak salah juga jika Prabowo mengatakan presidential threshold 20 persen yang menjadi produk Pemerintahan Jokowi bersama parpol pendukungnya, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here