Kembali Cari Gara-Gara, Jokowi Masih Juga Salah Diagnosis Masalah Bangsa

0
3690
Kembali Cari Gara-Gara, Jokowi Masih Juga Salah Diagnosis Masalah Bangsa
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat gaduh dengan ucapannya. Belum reda kegundahan rakyat akibat teror bom dua hari berturut-turut di Surabaya, petugas partai dari PDI Perjuangan ini sudah kembali mencari gara-gara. Dengan penuh rasa bangga, ia menepuk dada, sembari mengumbar cerita, seolah-olah pemerintahannya telah berbuat hal yang luar biasa.

Padahal, yang ia lakukan tak lebih dari sekedar menutupi kebobrokan, dengan melimpahkan kesalahan kepada pemerintah terdahulu. Saya jadi curiga, apakah Jokowi tak pernah berkaca? Apa ia serius ingin membandingkan kinerja rezim yang dipimpinnya dengan pemerintahan sebelumnya? Juga hendak memadankan apa yang dirasa rakyat saat dulu dengan sekarang?

Sekedar mengingatkan, di akhir masa jabatan periode pertama pemerintah terdahulu, hanya satu slogan yang dikenal publik, yakni ‘Lanjutkan!’ Tapi kini, setiap hari, selalu bergema ajakan ‘Ganti Presiden!’ Kalau sudah begini apa Jokowi masih merasa dicintai? Kalau jawabannya iya, berarti kecurigaan saya benar adanya. Dia ternyata tak pernah berkaca.

BBM Satu harga

Berbicara di hadapan sejumlah Anggota DPRD PPP se-Indonesia 2018 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5/2018), Jokowi menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dianggapnya tidak mampu menerapkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Nusantara. Padahal, dulu BBM itu disubsidi harganya. Kini, di bawah pemerintahannya, kata dia, harga BBM sudah sama di seluruh Indonesia.

Soal klaim BBM satu harga, ini masih bisa diperdebatkan lagi. Namun, satu hal yang pasti, motivasi utama Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, karena ia tak mau disalahkan lantaran telah mencabut penuh subsidi untuk BBM jenis premiun. Memang, sejak rezim ini berkuasa, banyak subsidi yang dikurangi bahkan tak sedikit pula yang dihentikan sama sekali. Mulai dari subsidi BBM, tarif dasar listrik, hingga harga pupuk, kebutuhan paling utama bagi para petani. Semua uang yang selama ini dinikmati rakyat kecil itu, dipakai untuk membangun infrastruktur besar, seperti jembatan, jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Imbasnya, perekonomian menjadi terpuruk. Daya beli rakyat memburuk. Para pencari kerja kian menumpuk, karena lapangan kerja tak cukup. Ekonomi bangsa bertambah sulit, di mana-mana rakyat menjerit, karena harga-harga melejit. Parahnya, rezim ini seolah tak peduli. Mereka semakin bernafsu saja menghambur-hamburkan uang rakyat demi mewujudkan pembangunan sejumlah mega proyek. Entah tak peduli, atau memang tak mengerti dengan kesalahannya dalam mengelola negeri ini.

Salah Diagnosis

Saya jadi teringat dengan sebuah artikel yang dimuat di majalah Forbes, bertepatan dengan hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2017 lalu. Majalah bisnis dan finansial asal Amerika Serikat itu menyebut Jokowi telah salah mendiagnosis persoalan yang mendasar bangsa ini. Sebab, bukan pemerataan pendapatan yang paling dibutuhkan, tetapi adalah upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Jokowi selalu mengungkapkan prioritas pemerintahannya terhadap pemerataan distribusi kekayaan negara. Seperti pemerataan harga BBM, sehingga warga Papua di pegunungan juga menikmati BBM dengan harga yang sama dengan masyarakat di Pulau Jawa.

Pada titik tertentu, kesenjangan ekonomi yang terjadi di negeri ini memang menjadi persoalan. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula, apa negara ini memiliki uang yang cukup untuk melakukan itu. Ingat, utang kita sudah semakin menumpuk.

Forbes lalu menganalisis persoalan utama yang didera Indonesia, yang semestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah, yakni kemiskinan, bukan kesenjangan. Karena itulah, pengentasan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi rakyat, seperti yang dulu giat dilakukan pemerintahan sebelumnya, adalah hal yang paling dibutuhkan saat ini.

Prioritas pemerintah harus lebih kepada menciptakan pemasukan yang banyak, bukan malah fokus mendistribusikan uang yang sedikit. Apabila pemerintah masih berharap bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen di 2018, maka paradigma berpikir soal masalah utama bangsa harus cepat diubah.

Logikanya cukup sederhana. Jika pemerataan yang lebih dikedepankan, maka rakyat akan berpikir, apa gunanya berjuang untuk maju, jika ganjarannya akan sama dengan mereka yang tidak berjuang. Jangan lupa, keadilan itu tidak berarti harus merata.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya menciptakan kesenjangan. Sekali lagi, mana yang lebih kita butuhkan untuk saat sekarang, pemerataan harga-harga di seluruh pelosok daerah atau pengentasan kemiskinan yang terus tumbuh?

Jokowi harus ingat, bad economics, bad politics. Penguasa yang gagal menangani ekonomi, jangan harap mendapat banyak dukungan politik dari rakyatnya. Jadi, jika tak ingin slogan ‘Ganti Presiden’ benar-benar menjadi nyata, jangan terus-menerus cari gara-gara. Sejahterakan saja rakyat Indonesia, karena mereka tak akan sudi selalu hidup menderita.

Oleh: Patrick Wilson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here