Kenaikan Tunjangan TNI-Polri Hingga Tuntutan Kursi Menteri di Periode Kedua Jokowi

0

PolitikToday – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas naiknya tunjangan kerja Polri dan TNI sebesar 70 persen yang berlangsung sejak 1 Juli 2019.

“Dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kami mengucapkan terima kasih atas peningkatan tunjangan kinerja bagi personel Polri bersama TNI sebesar 70 persen,” ujar Tito dalam sambutannya di HUT ke-73 Bhayangkara di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Dalam pidatonya tersebut, Tito juga berharap supaya kenaikan tunjangan dapat menjadi 100 persen pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Tersimpan harapan kepada Bapak Presiden kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa kepemimpinan lima tahun ke depan Insya Allah dapat meningkat jadi 100 persen,” ucapnya.

Selain harapan kenaikan tunjangan kinerja TNI dan Polri, saat ini juga ramai diperbincangkan tuntutan jatah kursi menteri kepada Jokowi oleh partai pengusungnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap ngotot agar partainya mendapat 10 menteri di dalam pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.

“Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” kata Muhaimin.

Tuntutan 10 menteri Cak Imin yang belakangan juga menginginkan kursi Ketua MPR ini menuai banyak reaksi dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Wasekjend Partai Golkar, Maman Abdurahman mengatakan tidak masalah dengan tuntutan PKB tersebut. Akan tetapi, menurutnya semua partai koalisi harus mempertimbangkan aspek proporsional dan melihat berbagai macam pertimbangan. Salah satu pertimbangan lainnya yaitu perolehan kursi di parlemen.

Diketahui, Golkar adalah partai pemenang kedua Pileg 2019 di dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf. Dalam bahasa lain, Golkar layak mendapatkan kursi menteri lebih banyak di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang nomor satu.

Baca juga  PAN Sebut Berkoalisi Tidak Akan Hilangkan Sikap Kritis

Partai pimpinan Surya Paloh, Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga ikut memberikan reaksi terhadap tuntutan PKB. Menurut anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi, NasDem pantas menargetkan 11 kursi menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 medatang.

“Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR berdasarkan kursi. Maka, sepantasnya NasDem mengusulkan 11 (kursi menteri),” kata Taufiq.

Berdasarkan perolehan hasil suara yang ditetapkan KPU, PKB lebih unggul 900 ribu lebih suara dari NasDem. Namun, melalui perhitungan metode sainte lague, NasDem diprediksi mendapat kursi DPR lebih banyak ketimbang PKB.

“Pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi NasDem lebih tinggi dapada kursi PKB di DPR,” ujar Taufiq.

Sementara itu, Pelaksana tuga (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang baru saja bertemu Jokowi, di Istana Kepersidenan Bogor, Selasa (9/7), mengatakan partai berlambang Kakbah ini pantas meminta 9 kursi menteri di kabinet Jokowi mendatang.

“Saya mengulangi saja (perkataan Presiden Jokowi). Kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantes juga kalau PPP minta 9. Gitu kata presiden. Berarti itu apa artinya? Enggak ngerti saya,” kata Suharso.

(bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here