Kendalikan Berita, Standar Ganda Jokowi terhadap Media

0
916

“Potonglah kaki tangan seseorang lalu masukkan di tempat 2 x 3 meter dan berilah kebebasan padanya. Inilah kemerdekaan pers di Indonesia.” – Soe Hok Gie

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluh soal media sosial. Jejaring di dunia maya ini dinilai sulit dikendalikan, sehingga sering membuat telinganya panas. Memang, kuping rezim saat ini terlalu tipis untuk meladeni kritikan nyaring dari rakyat, yang sudah terbiasa menikmati kebebasan berpendapat di alam demokrasi.

Keluhan serupa tidak kali ini saja meluncur dari mulut Jokowi. Di sejumlah forum, ia kerap berbicara soal banyaknya informasi yang beredar media sosial, yang cenderung merugikan pemerintahannya. Bahkan, beberapa waktu lalu, pembantunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sempat mengutarakan niat seriusnya menutup media sosial secara umum.

Apa rezim ini ingin mengubah Indonesia menjadi negara totaliter, dengan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi rakyatnya? Apakah Jokowi ingin menjadi diktator baru di negeri ini? Memerintah dengan tangan besi, memaksa rakyat untuk bungkam dan tunduk terhadap tirani, dan ia bisa menjadi raja dengan kekuasaan yang absolut.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga berbicara kepada media, bahwa ia ingin warga Indonesia bisa meniru rakyat Korea Utara, yang sangat menghormati pemimpinnya. Bukankah Korut adalah negara komunis yang diperintah dengan tirani. Rakyatnya dipaksa tunduk terhadap penguasa yang diktator. Akses informasi ditutup, internet diblokir, sehingga komunikasi mereka terputus dengan dunia luar. Rezim ingin mengubah bangsa ini menjadi seperti itu?

Jika kita jujur melihat keadaan, penguasa juga memiliki andil yang besar terhadap bobroknya media sosial dewasa ini. Sejak awal pemilihan, Jokowi selalu mengandalkan para buzzer politik media sosial guna mendulang popularitas. Melalui ribuan akun anonim, buzzer-buzzer ini gencar memuji Jokowi dan menyerang dengan membabibuta siapapun yang melontarkan kritik.

Hingga saat ini, buzzer-buzzer ini masih tetap dipelihara. Saat pemilik akun pengkritik ditangkapi, buzzer Jokowi malah semakin sering diundang makan-makan ke Istana. Bagaimana media sosial bisa berubah, jika penguasa terus saja menerapkan standar ganda. Pengkritik dibungkam, tetapi penyebar hoax dan ujaran kebencian yang pro-rezim, dibiarkan berbuat sesuka hati.

Baca juga  KPK Minta Setnov Serahkan Diri

Kendalikan Media

Hal lain yang tak bisa dipungkiri, rezim ini berhasil menundukkan media mainstream, yang dulu begitu ganas mengkritik pemerintahan sebelumnya, namun kini cenderung menutup mata terhadap kelemahan penguasa saat ini. Jokowi mengakui sendiri hal itu dalam pidato dalam acara puncak perayaan dies natalis ke-60 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Senin (11/9/2017). Menurutnya, media mainstream bisa dikendalikan, tapi medsos tak bisa.

Ini merupakan tamparan keras terhadap jurnalis dan insan pers Tanah Air. Ternyata kebebasan pers yang selama ini mereka agung-agungkan hanya fatamorgana semu. Meski pers telah dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi rupanya pemberitaan masih saja bisa disetir penguasa.

Contoh paling anyar adalah soal kerjasama impor (liquefied natural gas/LNG) untuk kebutuhan PLN dari Singapura. Media tetangga heboh, karena sekelas perusahaan trader mampu menjual LNG ke negara yang kaya lng. Negara yang tak memiliki satupun tambang gas, menyuplai bahan bakar itu ke negara yang memiliki sumber daya melimpah, yang di masa lampau pernah menjadi produsen LNG terbesar di dunia.

Tragisnya, di dalam negeri, informasi ini sepi diberitakan. Media-media mainstream, bungkam. Tak ada kritikan yang terdengar. Ini menjadi bukti jika mereka bisa dengan mudah dikendalikan oleh rezim penguasa, yang tak mau kehilangan muka di hadapan rakyatnya.

Memang, pemberitaan media massa tidak bisa lepas dari kepentingan dan sikap politik pemilik modal, akibatnya framing dan propaganda sangat sulit dilepaskan. Namun, dalam etika jurnalisme, fair and balanced tetap harus dilakukan. Jangan hanya menjadi corong penguasa, sehingga tidak ada lagi keseimbangan dalam memuat dan menayangkan berita.

Dulu, media begitu bangga mengkritik pemerintah. Tajuk-tajuk utama kerap kali dihiasi pemberitaan yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kala itu, idealisme dan independensi masih menjadi suatu kebanggaan. Tetapi kini, media massa terkesan memegang prinsip good news is news. Penguasa dipuji-puji setinggi langit. Apapun yang dilakukannya, termasuk hal remeh-temeh yang tidak ada manfaatnya, seperti jaket atau sepatu merek apa yang dipakai Jokowi, selalu mendapat tempat yang luas dalam pemberitaan.

Baca juga  JK: Beda dengan Polisi, KPK Tak Perlu Izin Presiden Periksa Setnov

Bahkan, seorang relawan Jokowi, Boni Hargens, sempat didapuk menjadi komisaris Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN) Antara, hanya untuk mengendalikan arah pemberitaan. Kita tentu masih ingat pemberitaan Jokowi sebagai kepala pemerintahan terbaik se-Asia Pasifik yang disiarkan beramai-ramai oleh media massa, yang informasi awalnya disadur dari berita Antara. Padahal Bloomberg yang dijadikan rujukan, sama sekali tidak melansir hal itu. Bahkan, sang jurnalis kemudian memberikan klarifikasi jika berita yang ditulisnya telah diplintir.

Mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmaja, pernah berujar, selama 250 tahun sejarah pers, kebebasan yang pers yang paling baik terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun ia memerintah, tidak pernah terjadi pemberedelan, penyesoran atau pembatalan penyiaran, meski kritikan sangat gencar dikumandangkan oleh hampir seluruh media massa. SBY justru memberikan contoh positif dengan menggunakan hak jawabnya ketika menemui kekeliruan dalam pemberitaan media. Berkat sikap itu, ia menerima penghargaan dari Dewan Pers atas upayanya dalam memperjuangkan kebebasan jurnalisme.

Lagi-lagi, kita berharap Jokowi bisa meneladani hal itu. Jangan lagi sewenang-wenang membredel media yang kritis terhadap pemerintahnya, dan membatalkan siaran televisi yang dianggap bisa membuka kedoknya, seperti yang dialami berulang kali oleh program TV One, Indonesia Lawyers Club (ILC). Kita tidak ingin lagi mengalami sejarah kelam saat negeri ini dikuasai tirani. Penguasa diktator anti kritik yang kerap membungkam dan melenyapkan orang-orang yang berani bersuara lantang. Seperti ungkapan aktivis era 60-an, Soe Hok Gie, “Potonglah kaki tangan seseorang lalu masukkan di tempat 2 x 3 meter dan berilah kebebasan padanya. Inilah kemerdekaan pers di Indonesia.” Jangan sampai ini terulang.

Oleh: Muhammad Fatih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here