Kepuasan terhadap Jokowi Naik, Megawati Bilang Jangan Percaya Survei

0
3076
Megawati dan Joko Widodo

Hampir semua partai menjadikan hasil survei sebagai salah satu landasan dalam menentukan kandidat yang akan diusung dalam kompetisi demokrasi. Apakah itu pemilihan presiden, pilkada ataupun pileg. Hal tersebut dikarenakan survei yang menggunakan metodologi ilmiah dapat memberikan gambaran awal terhadap peta pemilihan.

Tapi beberapa hari lalu, tepatnya Minggu 10 September 2017, bertempat di Malang, Jawa Timur, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebutkan jangan percaya survei, karena banyak abal-abal. Ungkapan Megawati tersebut menjadi tamparan keras bagi lembaga survei yang tidak mampu menjaga kredibilitasnya. Tidak itu saja, ucapan Megawati juga bisa menyerempet kepada Jokowi. Karena baru saja salah satu lembaga survei CSIS mengeluarkan rilis tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.

Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, berdasarkan hasil survei didapatkan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen.

Dalam survei tersebut, CSIS juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah telah menembus 56,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil survei CSIS pada 2015 dan 2016, yang tidak mencapai angka 50 persen, yaitu 30 persen (2015) dan 46,8 persen (2016).

Baca juga  Eddy Rumpoko Dicokok Ketika Sedang Mandi

Tapi dari hasil survei CSIS tersebut ada yang cukup mengganjal, karena 27,9 persen responden justru menempatkan tingginya harga sembako sebagai urutan teratas dalam daftar kesulitan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Kan aneh, kalau harga sembako tinggi sebagai salah satu yang menyulitkan, tentu seharusnya masyarakat tidak puas kinerja pemerintah. Karena tidak mampu mengendalikan harga sembako di pasaran.

Begitu juga dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, responden menempatkan poin ini di posisi kedua dengan angka 20 persen. Hasil ini tentu bisa dikaitkan dengan janji kampanye Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Seharusnya dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, maka ada janji yang belum terealisasi.

Peringkat ketiga kesulitan masyarakat adalah tingginya angka kemiskinan. Dengan angka kemiskinan yang tinggi, tentu menjadi bukti kalau program pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan harapan.

Untuk bidang hukum, kepuasan publik menyentuh angka 64,0 persen. Naik dari tahun 2016 yang berada di angka 62,1 persen. Ini juga layak untuk dipertanyakan, karena belakangan ini di tengah masyarakat sedang mengalami kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Banyak indikasi ketidakadilan, mulai dari dugaan tebang pilih kasus hingga tidak tersentuhnya orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dan puncaknya adalah terjadinya aksi paling besar sepanjang bangsa ini berdiri. Dasar dari terjadinya aksi tersebut adalah karena lemahnya penegakan hukum.

Baca juga  Siapakah Penantang Gus Ipul di Pilgub Jatim?

Dari beberapa contoh di atas mungkin kita juga harus sedikit setuju dengan ucapan Megawati, kalau kemungkinan ada survei abal-abal. Megawati terlalu jauh memberikan contoh jika berpedoman kepada kejadian di Pilgub Jawa Tengah pada 2013. Ada yang lebih dekat, yaitu hasil survei pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta lalu. Banyak hasil survei yang meleset, dan yang paling parah adalah Charta Politica.

Dalam survei terakhir menjelang pemungutan suara putaran kedua, Charta merilis pasangan Basuki-Djarot memperoleh 47,3 persen sedangkan Anies-Sandi memperoleh 44,8 persen, dengan margin error 3,5 persen. Dan hasil akhirnya adalah, 57,96 persen untuk Anis-Sandi, sedangkan Ahok-Djarot meraih 42,04 persen.

Hasil ini tentu sangat memalukan Charta, karena perbedaan antara survei mereka dengan kenyataan jauh berbeda. Selisihnya sangat jomplang sekali, dan itu menjadi bukti kalau memang ada survei abal-abal seperti yang dikatakan Megawati. Jika metode yang digunakan sama dengan lembaga survei lain, tentu hasilnya tidak akan berbeda sejauh itu.

Kita juga harus kritis terhadap hasil survei yang ada. Jangan sampai kita percaya dengan hasil survei abal-abal. Apalagi survei digunakan untuk pencitraan semata, atau mengaburkan fakta sebenarnya di tengah masyarakat.

Oleh: Emrizal (Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here